PERATURAN PEMERINTAH LAGI LAGI DITOLAK PENGAMAT HUKUM

Jakarta, Kompas Rakyat

Satu lagi pengamat bukum di Jakarta yang menyatakan tidak setuju adanya pemberian hadiah Rp 200 juta bagi seseorang atau kelompok yang membuat pelaporan adanya korupsi.

Pengamat hukum itu adalah Adrianus Agal, SH, MH yang belakangan ini namanya populer di dunia peradilan karena menangani beberapa perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Provinsi lain di Indonesia.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2018 yang dikumandangkan pemerintah RI 17 September 2018 tentang tata cara pelaksanaan pera  serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diterbitkan untuk mengganti PP No.71/2000 tanggal 21 Agustus 2000.

Ketika ditanya kepada Adrianus Agal apakah maksud tujuan pemerintah menerbitkan PP 43/2018 untuk sekedar pencitraan? Menurut Adrianus yang berpostur tambun ini, bisa juga  demikian. Tapi diingatkannya bahwa tentang korupsi itu sifatnya terkait dugaan. Jadi dugaan itu kan belum terbukti.

“Kalau berbicara masalah korupsi stigma yang terjadi di masyarakat bahwa koruptor pencuri uang negara. Tapi bagaimana kalau yang diduga tidak melakukan? Kan bisa jadi masalah secara peibadi,” katanya saat diminta komentari tentang PP No.43/2018, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saya sebagai pengamat  hukum, lanjut Adrianus Agal,  tidak menerima. Acara itu tidak mendidik dan saya menolak untuk itu. “Penanganannya harus melalui mekanisme dan sesuai dengan prosedur,” pintanya.

Adrianus menduga ada kemungkinan pemberian iming iming hadiah Rp 200 juta itu kemungkinan semacam strategi untuk menghabiskan anggaran. “Saya tidak mengerti, sekarang ini kan sudah masanya pemilihan presiden. M7au menghabiskan anggaran dengan memberi pelapor korupsi Rp 200 juta.

“Kalau seperti itu jadi banyak uang yang keluar.”

Sepadan engga kalau kasus korupsi Rp 50 Miliar, hadiahnya hanya Rp 200 juta, tanya wartawan?

“Saya pikir itu bukan soal sepadan atau tidak sepadan. Tapi uang Rp 200 juta itu ditujukan u tuk mengungkap korupsi justru tidak adil.”

Kenapa tidak adil karena dalam proses pidana umum atau khusus telah ada dana/anggaran. Jika ditambah lagi maka itu boros.

“Kalau mau sekarang pemerintah seharusnya memperkuat pencegahan bukan dengan menambah atau mengeluarkan anggaran baru lagi. Jadi tidak relefan menurut saya. Dan seperti kita ketahui bahwa KPK itu sebenarnya untuk pencegahan,” imbuh Adrianus mantap.

*Dolat Munthe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *