HARTONO TANUWIDJAJA: PP NO. 463 TAHUN 2018 MEMBODOHI RAKYAT

Jakarta, Kompas Rakyat,

Iming iming pemberian hadiah sebesar Rp 200 juta bagi pelaporan kasus korupsi sebagaimana bunyi Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2018 dinilai kurang tepat dan tidak mendidik.

Hal ini dikemukakan pengacara senior Hartono Tanuwidjaya SH, MSi, MH kepada sejumlah wartawan Online di Jakarta, baru ini.

“Terbitnya PP No. 43 Tahun 2018 tangal 18 September 2018 yang mengatur peran serta masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dan akan mendapatkan hadiah uang Rp 200 juta, merupakan hal yang basi, tidak mendidik dan menyesatkan. Dan kalau ini dibilang idenya pemeritah Joko Widodo (Jokowi) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah omong kosong,” tandas Hartono Tanuwidjaja.

 

Dikatakan basi, menurut advokat senior ini, karena 18 tahun lalu tepatnya 21 Agustus 2000, atau sebelum adanya Undang Undang KPK, Presiden Abdulrahman Wahid alias Gusdur, telah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2000, tanggal 21 Agustus. Dalam PP ini mengatur, akan memberikan perlindungan hukum, piagam dan atau premi bagi orang yang melaporkan masalah korupsi.

“Dan PP semacam itu kini terbit lagi dan PP No. 43 Tahun 2018 ini, mengiming-imingi masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana kurupsi akan diberi hadiah uang Rp 200 juta. Iming-iming hadiah Rp 200 juta itu perlu dipertanyakan kembali,” kata dia.

Sebab, sambungnya, niat seseorang melaporkan adanya sebuah tindak pidana korupsi itu bukan karena mengejar hadiah, tapi sebagai warga negara yang baik. Karena itu jiwa raganyapun akan diberikan untuk memberantas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Anfau ada orang melapor kasus korupsi semata-mata hanya untuk mengejar hadiah Rp 200 juta, lebih baik tak usah lapor saja, karena yang akan dilaporkan itu mau memberikan uang tutup mulut lebih besar, misal 2 miliar. “Jadi, iming-iming hadiah Rp 200 juta ini adalah prosesi yang salah,” tegas Hartono Tanuwusjaja.

Jika kita ingin membentuk clean Governmen (pemerintahan yang bersih), dan bebas dari unsur Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN), tidak perlu menjajikan hadiah semacam itu. “Masih banyak masyarakat yang rela mengorban jiwa dan raga guna memberantas terjadinya tindak pidana korupsi,” tambah Hartono Tanuwidjaja.

Mengawali karier sebagai advokat Hartono Tanuwidjaja mengaku mendapat pengalaman semacam ini. Pengalamannya tentang melaporkan sebuah kasus korupsi ke KPK, tapi klienya malah diancam dan kemudian dengan Hartono si klien digugat Rp 1,2 Triliun kepengadilan dan di hukum di pengadilan tingkat pertama tapi gugatan tersebut akhirnya ditolak di tingkat banding.

“KPK yang semula akan membeberikan Perlindungan Hukum, hanya omong kosong belaka,” imbuh Hartono.

Ceriteranya, di tahun 2004, Hartono Tanuwidjaja selaku kuasa hukum Ir Helly Weror MSi melaporkan Bupatati Nabire, Papua, Drs. Aselmus Petrus Youw ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan korupsi. Namun berbuntut panjang, karena kliennya Ir Helly Weror MSI malah mendapatkan intimindasi secara fisik dan diperiksa oleh Polisi setempat.

“Kami minta perlidungan hukum ke KPK dengan suat Ref No. 31 tanggal 17 Maret 2014. Sayangnya, KPK yang kami minta untuk melindungi secara hukum, tidak ada gunanya, klien kami tetap mendapatkan intimindasi,” ungkapnya.

Dari kasus inilah Hartono bersama klienya digugat untuk membayar ganti rugi Rp 1,2 triliun lebih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dinilai telah mencemarkan nama baik Terlapor.
Anehnya, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menghukum Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat dengan cara memasang iklan permintaan maaf di 10 harian nasional.

“Ini kan aneh, masak ada hakim pro koruptor. Selanjutnya saya banding. Di tingkat banding saya yang menang. Ketika akan kasasi, berkasnya hilang. Inikan lebih aneh lagi,” kata Hartono Tanuwidjaja menambahkan.

“Saat gugatan berjalan, saya lapor ke KPK dengan surat No: 005 /APH/2004 tanggal 17 September perihal permohonan petunjuk/pengarahan menyangkut gugatan perdata dari Bupati Nabire.

Dolat Munthe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *