GUGAT PRESIDEN TIDAK DIKABULKAN PENGACARA ALEXIUS TANTRAJAYA DAN NY MARIA BANDING

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengacara Alexius Tantrajaya SH, MHum selaku kuasa hukum Ny Maria Maqdalena Andriati Hartono menggugat presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menyatalan banding karena majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan gugatannya.

Seusai sidang pembaxaan putusan majelis hakim, pengacara Alexius Tantra Jaya mengatakan,akan melakukan upaya hukum banding.

Alasan banding tersebut karena hakim  dalam putusannya dinilai tidak menyentuh pokok perkara yang dipermasalahkan. Dem8kian dikemukakan dvokat senior tersebut usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

” Dalam kasus ini saya tidak tinggal diam, akan mengajukan upaya hukum banding terkait gugatan kami yang tidak diterima hakim dengan alasan eror/kabur atau tidak jelas, karena dinilai salah menarik para pihak dalam gugatan. Disini saya tidak sependapat dengan alasan majelis hakim karena dalam  putusannya   tidak menyentuh kepokok perkara,  yaitu laporan Polisi NO: LP/449/VIII/Siaga-III/2008 tanggal 08 Agustus 2008 di Mabes Polri, kata Alexius Tantrajaya.

Ditambahkan,  perkara laporan klien kami Ny. Maria ke Mabes Polri ini belum mempunyai status seperti yang dimaksud mejelis  hakim dalam pasal 77 KUHAP, tapi suatu perkara yang tidak di proses sebagaimana mestinya agar dapat dilimpahkan  ke Kejaksaan yang selanjutnya disidangkan di Pengadilan.  Jadi menurut kami, pasal 77 KUHAP yang majelis hakim sebut  sebagai salurannya,   tidak dapat dipakai sebagai alasan dalam memutus perkara ini, katanya.

Sementara itu, sebelumnya majelis hakim Robert SH dalam pertimbangan hukum mengatakan,  gugatan penggugat yang  menggugat Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Ketua Komisi Kopolisian Nasional (Kompolnas) RI, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI  serta  Jaksa Agung RI sebagai Turut Tergugat, Eror/kabur atau tidak jelas  sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Alasan Majelis hakim,  karena Pengguggat dinilai salah menarik para pihak yaitu Presiden, DPR, Kompolnas,  Komnas Ham, dan Jaksa Agung RI sebagai Turut  Tergugat kedalam gugtannya. Padahal   yang digugut adalah persoalan hukum tentang  laporan Polisi. Jadi tanggung Jawab Kepolisian, bukan pihak lainnya.

Dijelaskan oleh Alexius, awal terjadinya kasus  ini karena kliennya Ny. Maria,   menggugat  sejumlah  Lembaga Negara Republik Indonesia,  masing-masing Pemerintah RI Cq Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Ketua Komisi Kopolisian Nasional (Kompolnas) RI, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI digugat dengan nomor gugatan NO: 137/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst, seperti yang pernah dilansir berbagai media massa..

Tentang sejumlah  Lembaga  Negara tersebut diatas merupakan  Tergugat I, II, III, IV dan V. Sementara Kejaksaan Agung RI diposisikan sebagai Turut Tergugat. Dan sebagai Penggugat adalah Alexius Tantradjaja SH mewakili kliennya Ny. Maria Magdalena Adriati Hartono.

Gugatan ini dilakukan karena  Penggugat merasa kecewa terhadap Presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR dan instansi hukum lainnya,  karena seluruh surat permohonan perlindungan hukum sebagai upaya pihaknya yang dikirim kepada mereka,  ternyata tidak memberikan Harapan.

” Tidak satu pun dari mereka yang memberikan jalan keluar atas pengabaian rasa Keadilan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap kliennya, Maria Magdalena Andeiati Hartono” , kata Alexius.

Ditambahkan , aparat  Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan  hukum kepada klien saya. Dan saya menilai, kinerja Kepolisian kurang profesional, karena mengabaikan hak Keadilan klien Maria Magdalena Andriarti Hartono, yakni penelantaran laporan pidana selama 10 tahun lebih,  terhitung sejak 8 Agustus 2008 sampai sekarang belum diproses.

*Dolat Munthe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *