EKSEPSI KAPOLRI DITOLAK GUGATAN TERHADAP PRESIDEN DILANJUTKAN PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Jakarta, Kompas Rakyat,

Majelis hakim pimpinan Robert, SH, MH, yang memeriksa dan mengadili gugatan Ny Maria Magdalena Adriati Hartono terhadap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya menolak eksepsi Tergugat V (Kapolri) sehingga sidang perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menurut majelis hakim dalam putusan selanya yang dibacakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/8), eksepsi Tergugat V yang menyebut gugatan Ny Maria Magdalena bukan perkara perdata tapi perkara pidana, dianggap tidak beralasan oleh majelis, hingga harus ditolak.

Karena eksepsi Tergugat V (Kapolri) ditolak maka majelis hakim memutuskan sidang sepekan mendatang memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan pengajuan bukti bukti dari Penggugat.

Sedangkan dari penjelasan kuasa hukum Ny Maria Magdalena advokat senior, Alexius Tantrajaya, SH, MHum, mengatakan, bahwa dalam menanggapi gugatan mereka, eksepsi kuasa Kapolri mengandung kompetensi absolut yang menyatakan perkara ini harusnya diadili secara pidana. Tapi eksepsi tersebut dinilai majelis tidak beralasan hingga ditolak.

Selanjutnya Alexius Tantrajaya menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan sebanyak banyaknya bukti tertulis yakni mulai dari Laporan Polisi kliennya di Mabes Polri dan bukti bukti lainnnya.

“Saya akan mengajukan bukti sebanyak banyaknya untuk membuktikan gugatan kami,” tuturnya di luar ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ny Maria Magdalena Andriati Hartono, melalui pengacara Alexius Tantrajaya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ganti rugi terhadap Presiden Jokowi (Pemerintah RI),  DPR RI, Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri (Tergugat I-Tergugat V). Sedang Kejaksaan Agung RI sebagai Turut Tergugat.

Gugatan PMH ini diajukan  Penggugat karena 10 tahun lebih Laporan Polisi (LP) Penggugat di Mabes Polri tidak diproses penyidik.

Mengingat tak kunjung mendapat kejelasan perihal kasus yang merugikan dirinya, Maria akhirnya mengambil langkah hukum. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alexius menganggap polisi telah merampas keadilan kliennya karena sejak 8 Agustus 2008, laporan kliennya terombang-ambing, tidak jelas siapa yang akan memprosesnya, apakah Mabes Polri atau Polda Metro Jaya.

Padahal katanya, sesuai ketentuan hukum acara, batas laporan pidana Maria Magdalena adalah 12 tahun. Artinya, limit waktunya tinggal  dua tahun lagi, setelah itu laporan jadi kedaluwarsa.

Dambahkannya bahwa, laporan kliennya terkait dugaan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata, yang merupakan saudara kandung almarhum suami Maria (Penggugat).

“Selain melapor keluarga almarhum suami klien kami, notaris juga dipidana. Kasusnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008, dengan laporan No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III,” pungkas Alexius.

Namun dalam mediasi hingga persidangan pembacaan putusan sela majelis hakim, kemarin, laporan pidana kliennya tak naik ke penuntutan. Karenanya, Alexius Tantrajaya berharap banyak pada gugatan Perdatanya kepada presiden RI dan jajarannya berhasil.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *