GUGATAN TIDAK JELAS, EROR DAN PREMATUR, HARTA PENGGUGAT TERANCAM MENJADI MILIK TERGUGAT

Jakarta, Kompas Rakyat,

Perkara gugatan pengacara terhadap media Online dan wartawan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru ini, mulai panas setelah sidang memasuki tahap jawab menjawab.

Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili kuasa hukum pengacara DR Gelora Tarigan, SH, MH, malah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) dan minta ganti rugi Rp 3 Miliar terhadap Penggugat awal, Iming M Tersalonika SH yang dikuasakan kepada pengacara Paustinus Siburian, SH, MH.

Terkait adanya gugatan rekonvensi ini, kekayaan penggugat advokat  Iming Maknawan Tesalonika justru  terancam menjadi milik Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi, Emil Foster Simatupang.

Pasalnya, seperti dalil yang dikemukakan Gelora Tarigan dalam gugatan rekonvensinya bahwa gugatan penggugat selain dinilai tidak jelas juga salah pihak atau error in persona dan prematur.

Hal itu diungkap dalam sidang  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat  saat menyidangkan perkara perdata No 571/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST dengan penggugat Iming Maknawan Tesalonika melawan Tergugat Yayasan insan Pers Pertiwi Infobreakingnews.com (Tergugat I), Emil Foster Simatupang Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi. Advokat Hartono Tanuwidjaya Tergugat III, PT Google Indonesia Tergugat IV dan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Tergugat V.

“Kami telah meminta kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat pimpinan Frangky Tambuun untuk meletakkan sita atas tanah berikut bangunan milik tergugat rekonpensi (Iming Maknawan Tesalonika) yang terletak di Jalan Menteng Atas Barat, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,” tutur Gelora Tarigan selaku kuasa Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi di Jakarta, baru ini.

Permohonan peletakan sita jaminan ini dilakukan, karena penggugat rekonpensi berkeyakinan gugatan rekonpensinya bakal dikabulkan majelis hakim. Sebaliknya, gugatan konpensi yang diajukan penggugat bakal ditolak seluruhnya oleh majelis hakim.

Dalam jawaban Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi, PN Jakarta Pusat tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Konpensi. Pasalnya tergugat II berkedudukan di wilayah hukum PN Jakarta Barat.

Ketidakberwenangan PN Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara juga dikarenakan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Permasalahan dengan pers terkait pemberitaan seyogyanya diselesaikan berdasarkan UU tentang Pers. Artinya, penggugat terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang merugikannya dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Namun Penggugat tidak pernah melaksanakan UU tentang Pers tersebut. Oleh karena itu, gugatan penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi juga menyatakan gugatan penggugat error in persona. Alasannya, Tergugat II pemimpin Redaksi pada Infobreakingnews.com. “Seharusnya penggugat menggugat pemimpin umum selaku penanggung jawab. Jadi, gugatan lagi-lagi harus dinyatakan ditolak atau paling tidak tak dapat diterima,” ujar Gelora Tarigan.

Tergugat III Hartono Tanuwidjaja  dalam jawabannya juga menyebutkan gugatan penggugat obscuur libel atau tidak jelas. Alasannya, tergugat III disebutkan Director of Solicitors pada Infobreakingnews.com. Padahal, tergugat hanyalah sebagai advokat yang sedikit dekat pergaulannya dengan wartawan.

Isi berita yang disebutkan penggugat sebagai memfitnah dan  merugikannya, menurut tergugat III, juga tidak bisa diterima. Sebab, penggugat memang dipanggil polisi sebagai tersangka terkait LP No: LP/1437/K/VI/2009/SPK Unit II sesuai laporan advokat Hermanto Barus SH.

Kapasitas tergugat III sebagai Director of Solicitors pada Infobreakingnews.com juga tidak memungkinkannya untuk  melakukan intervensi dalam pemberitaan Infobreakingnews.com sebagaimana dipersoalkan penggugat.

“Kapasitas tergugat III sebagai Director of Solicitors sesungguhnya tidak lebih dari sekadar penghormatan atas profesi tergugat III selaku advokat,” ujar Hartono Tanuwidjaja dalam jawabannya.  Atas dasar itu, dia meminta majelis hakim agar menolak seluruh dalil penggugat.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *