DUKUNGAN MAHFUD MD UNTUK KETUM APKOMINDO: PUTUSAN MA PASTI KUATKAN VONIS PN BANTUL

Jakarta, Kompas Rakyat,

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) yang sah, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky, saat ini sedang menunggu putusan Kasasi  kasus kriminalisasi terhadapnya yang dilakukan sejumlah pengusaha  (pendiri dan pengusaha) komputer yang tergabung dalam Apkomindo.

Salah satu pelaku yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Hoki adalah mantan Ketua Umum Apkindo, Sonny Franslay  hingga Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa waktu lalu.

Tak main-main, kisah brutalnya kriminalisasi Hoky, viral di Indonesia. Saat itu, dengan tega Jaksa Penuntut Umum Ansyori menuntut Hoky 6 Tahun Penjara dan denda Rp 4 Miliar subsider 6 bulan atas dugaan pengunaan Logo organisasinya tanpa izin.

Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul memvonis Hoky tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya membebaskan Hoky dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa.

Meski Hoky  bebas, pertarungan belum selesai. Kasus ini pun berlaga sampai tingkat Kasasi. Menariknya, dari fakta-fakta sidang, justru semakin terang benderang munculnya dugaan kuat ada modus terselubung “Penghancuran” yang dilakukan Pihak-pihak yang tak suka terhadap terpilihnya Hoky sebagai Ketum Apkindo.

Dalam salinan amar putusan nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl oleh majelis hakim, tertuliskan bahwa saksi Ir Henky Yanto TA, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya terdakwa (Hoky) masuk penjara. Seingat saksi, orang tersebut Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.

Penghancuran telah mengarah langsung pada rencana pemenjaraan sosok Ketum Apkindo ini. Hoky yang tidak bersalah, faktanya telah mendekam selama 43 hari sejak 24 November 2016 sampai dengan 5 Januari 2017 di sel penjara Bantul.

Untungnya fakta hukum menguatkan Hoky, sebagai pihak yang tidak bersalah, Hoky kemudian bebas setelah menjalani persidangan selama 9 bulan.

Keadilan hukum masih berdiri tegak di Republik Indonesia. Kini keadaan pun berbalik, saat ini ada 3 orang yang menjadi bagian dari kelompok pelaku terduga kriminalisasi telah menjadi tersangka di Polda Yogyakarta (DIY).

Mengutip sejumlah fakta sidang ketika itu, para tersangka diduga kuat dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik dalam bentuk tulisan pada dinding facebook milik Soegiharto Santoso dan atau Apkomindo yang mengandung dan atau memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Bahkan Para tersangka memang turut terlibat dalam mendirikan ataupun ada nama-namanya dalam akta perubahan Perkumpulan Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat APKOMINDO DKI JAKARTA, dengan Akta Notaris Nomor 43 tertanggal 15 Januari 2015, yang kemudian diadakan perubahan Akta Notaris Nomor 56 tertanggal 26 Januari 2017.

Faktanya nama-nama 3 orang tersangka ada di dalam Akta Kepengurusan APKOMINDO DKI JAKARTA yang mereka gunakan untuk berbagai kegiatan dengan mengatasnamakan Apkomindo secara nasional. Padahal sangat berbeda antara Apkomindo dengan APKOMINDO DKI JAKARTA, sehingga patut diduga bahwa 3 orang tersangka tersebut memang merancang dengan sangat terencana melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Soegiharto Santoso selaku Ketum Apkomindo.

Mengutip pernyataan anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke-II,  Kamilov Sagala SH MH,menyatakan bahwa, “Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr Ir Soegiharto Santoso alias Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI, Merdeka atau Mati Keadilan!!” katanya.

Dukungan terhadap Hoky terus mengalir. Sejumlah Tokoh-tokoh penting selain Komisi Kejaksaan RI, juga ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu lalu mengundang Apkomindo pimpinan Hoky dalam acara Peringatan ‘Hari Anti Korupsi Sedunia 2017’, bahkan dalam acara itu, Hoky sempat Joged bareng bersama lima pimpinan KPK di atas panggung.

Selepas Kamilov Sagala dan KPK, kali ini dukungan muncul dari pakar hukum senior, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.SH yang memang turut peduli dengan kasus kriminalisasi Ketum Apkomindo.

“Putusan bebas majelis hakim itu sudah sangat tepat karena dinilai JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya, namun jika karena bebas murni itu pula pihak JPU melakukan upaya hukum kasasi, maka saya pribadi yakin pada akhirnya putusan MA akan menguatkan putusan PN Bantul, sebab dari awal saja sudah diyakini oleh majelis hakim bahwa tindak pidana yang disangkakan oleh JPU itu tidak memiliki bukti.” kata Mahfud MD usai diskusi di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu (19/4).

Proses kriminalisasi Hoky yang sarat rekayasa jelas berdampak langsung terhadap Jaksa Penuntut Umum yang demikian ngotot ingin memenjarakan Hoky meski fakta sidang tak satupun membuktikan tuduhan-tuduhan Jaksa. Kejanggalan kasat mata ini membuat integritas Jaksa Penuntut Umum dipertanyakan.

Akibatnya kini, 2 (dua) orang JPU menjadi terlapor, seorang diantaranya kini ditangani pihak Aswas Kajati DIY Yogyakarta terkait profesionalitas JPU yang diduga telah berlaku sewenang-wenang, Karena proses penahanan Hoky tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tanpa diperbolehkan didampingi penasehat hukum. Hoky saat itu juga tidak diperkenankan menghubungi keluarganya sebelum dilakukan penahanannya. Hoky baru diperbolehkan menghubungi penasehat hukum dan keluarganya setelah berada dalam mobil tahanan. Hoky pun membuat laporan kepada Jamwas di Kejagung dan Komisi Kejaksaan atas prilaku 2 (dua) orang JPU dan telah memperoleh nomor pelaporan dari pihak Komisi Kejaksaan yaitu Nomor: 3399-0619/BTT/KK/9/2017.

Kasus ini kemudian menjadi viral dengan dukungan kepada Hoky yang terus bertambah. Selain Kamilov, KPK dan Prof.Moh Mahfud MD, bahkan Lemhannas RI juga mengetahui, Hoky mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) dan pelatihan kepemimpinan. Terlebih sejak Indonesia Merdeka, belum pernah ada sejarah hitam seorang Ketua Umum organisasi ditahan karena menggunakan logo organisasinya sendiri.

Kronologis seluruh perjalanan kriminalisasi paling biadab ini muncul pertamakali sejak Hoky sebagai Ketum APKOMINDO dituduh menggunakan Logo Apkomindo tanpa izin pada Pameran Mega Bazzar 2016 di JEC Yogyakarta.

Padahal sejak tahun 1991 logo Apkomindo telah digunakan oleh semua anggota Apkindo.

Namun ketika Hoky terpilih menjadi Ketua Umum, barulah secara mendadak si pembuat logo yang merupakan mantan Ketua Umum Apkomindo selama dua priode sekaligus pendiri, yaitu Sony Franslay memberi kuasa kepada Agus Setiawan Lie, melaporkan Hoky di Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/392/IV/2016/Bareskrim, tanggal 14 April 2016, alasannya karena Hoky belum pernah meminta ijin menggunakan logo Apkomindo ciptaan Sonny Franslay tersebut.

Sedang  faktanya yang menggunakan logo Apkomindo di pameran Mega Bazzar 2016 adalah Dicky Purnawibawa ST selaku Ketua DPD Apkomindo DIY.

Namun ironisnya, Dicky Purnawibawa ST selaku tersangka utama tidak pernah diproses hukum sama sekali.

Mengutip sejumlah  Informasi yang diperoleh dari Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/2613/XI/2016/Dittipideksus Bareskrim Polri ada tertuliskan berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Nomor: B-3386/E.4/Euh.1/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal penyidikan atas nama Dicky Purnawubawa ST yang disangka melanggar pasal 113 ayat (3), (4) UU RI No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah lengkap (P.21), tentunya hal ini juga merupakan rekayasa dan kejanggalan yang sangat luar biasa dan terindikasi bahwa hukum dapat diperjual belikan serta terungkap dipersidangan PN Bantul.

Hoky telah dapat mengatasi 8 perkara pengadilan Apkomindo diantaranya:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara perdata Nomor: 479/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perkara perdata Nomor: 340/PDT/2017/PT.DKI
3. Pengadilan TUN, perkara TUN Nomor: 195/G/2015/PTUN.JKT
4. Pengadilan Tinggi TUN, perkara TUN Nomor: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
5. Kasasi di Mahkamah Agung RI, perkara TUN Nomor: 483 K/TUN/2016
6. Pengadilan Negeri Bantul, perkara pidana No. 288/Pid.Sus/2016/PN.BTL. (Hak Cipta)
7. Pengadilan Negeri Bantul, perkara pidana No. 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL. (Hak Cipta)
8. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara niaga Nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dngan hasil putusan N.O.

Saat ini Hoky yang dikenal cukup dekat dengan kalangan media massa dan juga tergabung dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), sedang menantikan putusan kasasi oleh pihak JPU Ansyori SH yang telah ter-registrasi di Kepaniteraan Pidana Khusus MA dengan Nomor: 144 K/PID.SUS/2018 sejak tanggal 10 Januari 2018.

Hoky menyatakan sangat beruntung, sebab banyak pihak yang peduli atas kasus kriminalisasi terhadap dirinya, bahkan pakar hukum sekelas Mahfud MD yang saat ini namanya masuk dalam kandidat pendamping Jokowi di Pilpres 2019 juga ikut peduli.

“Saya yakin dengan tidak adanya bukti-bukti tindak pidana yang disangkakan oleh JPU Ansyori SH dan dengan bantuan dukungan media massa serta pertolongan Tuhan, maka Hakim Agung di Mahkamah Agung RI akan memberikan putusan menguatkan putusan PN Bantul. Terlebih menurut pendapat Prof Mahmud MD, bahwa pada akhirnya putusan MA akan menguatkan putusan PN Bantul, sebab dari awal saja sudah diyakini oleh majelis hakim bahwa tindak pidana yang disangkakan oleh JPU itu tidak memiliki bukti,” tandasnya yakin, keadilan terhadap dirinya akan berdiri tegak..!

Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *