TIM PENGACARA EDWARD S SURJADJAJA WALK OUT, SIDANG DIBATALKAN

Jakarta, Kompas Rakyat,

Lima pengacara yang dikoordinir advokat senior, Bambang Hartono SH, MH, yang menjadi tim penasihat hukum terdakwa Edward Sky Sukaraja, melakukan aksi walk out (keluar ruangan) sidang sebagai reaksi protes terhadap majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (2/5).

Penyebab aksi walk out tim penasihat hukum ini terkait dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan terdakwa Edward Sky Surjadjaja.

Berdasarkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, pengacara Bambang Hartono dan kawan kawan meminta agar majelis hakim Pengadilan Tipikor membebaskan terdakwa Edward S Surjadjaja dari tahanan.

Namun menurut majelis hakim.yang menyidangkan perkara korupsi Rp 599 Miliar di tubuh PT Pertamina tersebut, agendanya adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, bukan perihal melepas terdakwa dari tahanan.

Alasan majelis hakim bahwa tidak ada kaitannya putusan Praperadilan PN Jaksel itu dengan telah dilimpahkannya berkas perkara terdakwa Edward  ke  pengadilan Tipikor.

Ahirnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Faisal SH, dan kawan kawan gagal membacakan surat  dakwaan terhadap Edward yang didakwa melakukan korupsi Rp 599 miliar.

Namun gagalnya dibacakan surat dakwaan JPU karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam.persidangan, sementara ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.

Sidang  pertama yang dipimpin majelis hakim Sunarso, SH, MH tersebut sedianya  dengan pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Edward yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi  Dana Pensiun  PT Pertamina yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 599 miliar lebih.

Sidang walk out tim pengacara terdakwa ini setelah majelis hakim membuka sidang dan  mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya.

Pengacara Bambang Hartono langsung menyatakan keberatan terhadap hakim  karena  permohonan  Praperadilan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  23 April lalu  dikabulkan hakim.

” Pak hakim, kami tim PH terdakwa Edward  keberatan kalau JPU  membacakan dakwaan terdakwa yang merupakan klien kami. Sebab, permohonan praperadilan terdakwa Edward oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah  dikabulkan. Dan dalam putusan tersebut Surat Perintah Penydikan (sprindik) dan Surat Penetapan Edward  Sebagai Tersangka yang dibuat Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksan Agung (Kejagung)  dinyatakan tidak sah. Sehingga, kami minta agar dakwaan tidak perlu dibaca dan terdakwa agar dilepaskan  dari tahanan,” kata Bambang Hartono.

“Saudara penasehat hukum, keberatan saudara kami mengerti,  namun hal ini  agar disampai melalui eksepsi yang akan dilakukan pada persidangan berikutnya ya,” kata hakim menjawab keberatan tim penasihat hukum.

” Pak hakim, kami tetap keberatan kalau dakwaan JPU tetap dibacakan.  Dan kami akan wolk out (keluar) dari ruang sidang. Selain itu kami akan menyurati Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan kasus ini,” kata Bambang lagi.

Sebelum mengambil keputusan tentang keberatan tim penasihat hukum terdakwa itu, hakim ketua menskors sidang 5 menit untuk bermusyawarah dengan empat hakim anggotanya.

Sekitar 15 menit kemudian sidang dibuka kembali, dan majelis tetap pada pendiriannya bahwa sidang hari itu pembacaan surat dakwaan jaksa. Ahirnya tim pengacra  rama-ramai meninggalkan ruang sidang.

Setelah  itu, majelis hakim menyatakan menunda sidang selama satu minggu untuk pembacaan dakwaan terhadap terdakwa serta  memberi kesempatan  agar terdakwa mendapatkan pengacara yang  baru. Karena pengacara lamanya tidak boleh lagi jadi penasihat hukumnya.

Diluar ruang sidang Bambang Hartono SH mengatakan, bahwa dirinya akan menyurati MA berkaitan dengan kasus ini, dimana terdakwa telah menang praperadilan namun sidangnya  tetap berjalan dengan agenda  pembacaan surat  dakwaan.

Seharusnya menurut Bambang Hartono, surat dakwaan tidak bisa dibacakan karena dibuat tidak mempunyai landasan hukum karena, Sprindik dan  Surat  Penetapan sebagai Tersangka terhadap Edward  telah dibatalkan hakim  praperadilan. Tapi persidangan ini oleh hakim dipaksa tetap dilanjutkan. Kami keberatan karena ini merupakan  pelanggaran terhadap  pasal 220 KUHP, katanya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengadukan majelis hakim trrkait kasus ini ke MA atau Mahkamah.Konstitusi (MK), Bambang Hartono mengatakan sedang  ‘dipertimbangkan.’

Terdakwa Edward telah ditetapkan Kejagung sebagai tersangka korupsi bersama Muhammad Helmy Kamal Lubis ( sudah dihukum 5,5 tahun), dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta 18 April lalu. Kemudian  telah dibuat penetapan majelis hakim yang akan member kas dan mengadili dengan menyidangkannya pada 2 Mei 2018.

Namun sebelumnya,  23 April lalu, hakim tunggal Aris Bawono Langgeng SH  dari Pengadilan Negari Jakarta Selatan  mengabulkan permohonan praperadilan Edward dengan amar putusanya menyatakan; bahwa Surat Perintah Penyidikan  Prin.93/F.2/F.d.1 /10/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang menjadi penetapan salah satu tersangka, dan sebelumnya tanggal 26 Oktober 2017 No. Tap/5.1/F.2/Fd.1/10 atas surat perintah penyidikan Ditektur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak pempunyai kekuatan mengikat.

Dijelaskan, kasus kirupsi ini terjadi  sekitar  pertengahan tahun 2014. Kala itu Edward  selaku Direktur  Ortus Holding, Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy, Tbk (kode saham: SUGI), berkenalan dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis  yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dengan maksud meminta agar dana Pensiun PT Pertamina membeli saham SUGI.

Perbuatan Edwar dan Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam pembelian saham SUGI tersebut,  mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 599 miliar lebih sesuai laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *