MAKI USUL PADA JAKSA AGUNG, BETY HALIM DIDAKWA PAKAI UU TPPU

Kejaksaan Agung RI rencananya akan membuka lembaran baru kasus dugaan korupsi Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina dengan mengajukan tersangka baru, Bety Halim.

Terkait penyidikan awal kasus ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mengusulkan kepada Jaksa Agung supaya Bety Halim didakwa.dengan Tindakn Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Usulan terhadap Jaksa Agung tersebut menurut koordinator MAKI, H Boyamin Bin Saiman SH, disampaikan melalui surat MAKI Nomor 066.B/MAKI/III/2018.

Laporan atau usulan kepada Jaksa Agung ini menurut Boyamin,  dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian negara RI akibat tindakan pidana korupsi secara maksimal.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun MAKI, diperkuat hasil audit BPK dan fakta hukum persidangan, dimana terdapat peran Bety Halim (BH) mengatur komisi atas transaksi pembelian saham, memindahkan uang ke rekening lain dan membelanjakan uang untuk kepentingan di luar yang seharusnya.

Karenanya MAKI meminta kepada Jaksa Agung supaya penyidik Kejaksan Agung menjerat tersangka BT dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 Tentang tindak pidana TPPU. Sebab berdasarkan hasil audit BPK dan fakta hukum persidangan dapat disimpulkan bahwa  BH dan Muhammad Helmy Kamal Lubis terbukti melakukan membelanjakan, mengalihkan dan tindakan lainnya terhadap harta yang terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Harta tersebut terbukti dialihkan dalam bentuk pembelian sejumlah asset apartemen, saham dan bentuk lainnya sehingga tindakan tersebut dapat memenuhi unsur pasal 3 dan atau pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 Tentang TPPU.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan hasil pemeriksaan investasi dalam rangkaian perhitungan kerugian negara  dalam kegiatan penempatan investigasi pengelolaan Dapen Pertamina tahun 2013-2015 pada Dapen Pertamina di Jakarta Nomor: 7/LPH/XXV-AUI/06/2017 tertanggal 2 Juni 2017.

Bahwa BH sebagai Komisaris PT Milenium Danareksa Securitas  (MDS) diduga; Merekayasa harga saham SUGI di pasar reguler bursa; Menjual saham SUGI yang masih terikat perjanjian repo dan belum dibayarkan kewajibannya kepada Dapen Pertamina; Melakukan repo saham SUGI yang dijual ke Dapen Pertamina; Mengendalikan dan menguasai account nominee yang ada di PT MDS yaitu PT BIC yaitu: EA, MW, FP, CHA, YUS, BBC, LS dan RP untuk melaksanakan transaksi jual beli saham SUGI kepada Dapen Pertamina dan HKL.

Sedang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara M Helmi Kamal Lubis dinyatakan terdakwa Helmi berkenalan dengan BH selaku komisaris PT MDS pada tahun 2013 di Kitchenette Plaza Indonesia dalam rangka mengajak Dapen PERTAMINA na  membuka rekening efek di PT MDS.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 terdakwa Helmi mengundang saksi BH ke kantor Dapen Pertamina dan dalam pertemuan tersebut Helmi meminta informasi tentang saham SUGI.

Menindaklanjuti permintaan Helmi tersebut saksi BH  mengenalkan Helmi dengan saksi Edward S Suryadjaya mengajak agar Dapen Pertamina sebagai salah satu pemegang saham di PT Sugih Energi Tbk.

Serangkaian perbuatan BH dan Helmi ini memberikan manfaat/keuntungan pribadi terkait penempatan saham SUGI kepada H Helmi Kamal Lubis. Karena dalam.setiap transaksi pembelian saham Helmi minta komisi 5 sampai 8%.

Helmi divonis 5 tahun 6 bulan penjara denda Rp 1 Miliar dan dihukum mengembalikan kerugian negara Rp 46 Miliar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Februari 2018.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *