GUBERNUR SULTRA DITUNTUT 18 TAHUN PENJARA

Jakarta, Kompas Rakyat,

Tim Jaksa KPK menuntut Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam selama 18 tahun penjara potong tahanan karena diyakini terbukti melakukan korupsi. Tuntutan ini dibacakan jaksa dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Rabu kemarin (8/3).

Mendengar tuntutan maksimal jaksa KPK tersebut sejumlah pengunjung sidang berteriak. “Wuuu…, tinggi sekali.” Namun tak lama kemudian pengunjung sidang tenang kembali meski beberapa diantaranya terlihat menggeleng-geleng kepala.

Terdakwa  Nur Alam dituntut  pula membayar denda  sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Diwajibkan lagi membayar uang pengganri Rp 2,7 triliun dalam waktu satu bulan setelah putusan  mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila tidak bisa membayar uang pengganti, harta bendanya disita dan dilelang. Dan jika masih juga tidak memcukupi,  diganti dengan
kurungan satu tahun.

Jaksa juga menuntut agar hak politik Nur Alam dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

Sederetan tuntutan terhadap terdakwa diajukan karena dinilai terbukti melakukan  korupsi baik sendiri- sendiri atau secara  bersama- sama hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,3 triliun dan terbukti pula menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar.

Menanggapi tuntutan jaksa itu, Nur Alam tidak mau berkomentar. “Silakan tanya pengacara saya,” katanya.

Sedang menurut ketua tim pengacara terdakwa, Didy Supriyanto SH,MH diluar sidang mengatakan  tuntutan Jaksa terhadap kliennya sesat.

“Dakwan Jaksa terhadap terdakwa Nur Alam adalah Sesat. Selain  dakwaanya sesat, pada tuntutanya pun tidak memasukkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dalam yang meringankan bagi terdakwa. Kalau begini caranya,lebih baik tidak usah disidang saja” kata Didy kepada wartawan.

Oleh ketua majelis hakim DR Basariah Siti Badriah, SH, MH ini ditunda satu minggu untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya menyusun pembelaan.

Perlu disimak alasan jaksa menuntut Nur Alam 18 tahun penjara terkait kasus korupsi izin tambang dan gratifikasi. Salah satu alasannya tuntutan ini lantaran Nur Alam telah merusak lingkungan alam.

“Di Buton dan Bombana. Kita baru pertama kali menuntut kerusakan alam sebagai kerugian negara. Kenapa tinggi juga ini komulatif, gratifikasi dan perbuatan melawan hukum,” ujar jaksa KPK Subari Kurniawan usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta.

Selain itu, jaksa menyatakan Nur Alam juga tidak mengakui perbuatannya dalam menerima gratifikasi dan melawan hukum menerbitkan izin tambang. “Iya tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatan sebagai penyelenggara gubernur,” kata Subari.

Nur Alam diyakini jaksa terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Atas perbuatannya, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.781.000.000 dan korporasi PT Billy Indonesia Rp 1.593.604.454.137. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar Rp 4.325.130.590.137 atau Rp 1.593.604.454.137.

Jaksa menyakini Nur Alam menerima gratifikas 4.499.900 dolar AS atau Rp 40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Gratifikasi yang diterima Nur Alam dari berbagai pihak.

Nur Alam menerima uang dari Richcorp International Ltd dengan tiga tahap pada bulan Oktober 2010. Awalnya Nur Alam menerima uang 499.965 dolar AS. Kemudian  999.970 dolar AS dan 999.965 dolar

Dan perbuatan itu menurut  jaksa dilakukan terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan 2013  bersama-sama  dengan saksi Burhanudin, saksi Widdi Aswindi (Dirut PT Bilyet Indonesia) bertempat di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan di Muara karang Jakarta Utara, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yang bersifat  melawan hukum.

Perbuatan tersebut karena terdakwa Nur Alam telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan. Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah  (PT. AHB) di pulau Kabeana dan kabupaten Buton dan Bombana  Sulawesi Tenggara, telah menjadikan  tempat tersebut ekosistimnya rusak, dan menimbulkan kerugian bagi  negara.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *