GUGATAN SESAT IMING RP 5,4 MILIAR TERHADAP MIKO S, DITOLAK PENGADILAN

Jakarta, Kompas Rakyat,

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan total  tuntutan materiil dan immateril senilai Rp 5,4 Miliar yang diajukan Penggugat Iming Maknawan Tesalonika, SH, MM, MCL terhadap Tergugat Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, MH dan Miko Suharianto, ditolak majelis hakim seluruhnya.

Putusan majelis hakim yang diketuai Franky SH, MH tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa kemarin (6/3), dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tony Pasaribu SH dan Tergugat Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, yang maju sendiri di persidangan  dibantu  Syamsudin, SH, MH dan Harun Sitohang SH, MH.

Gugatan ini diajukan Penggugat terhadap para Tergugat dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II memasukkan akta sesat sebagai bukti dalam perkara No.447/PDT.G/2012/PN.JKT.UT.

Menurut Penggugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perkara No.447  menjadi putusan sesat karena para Tergugat memasukkan  bukti yaitu Akta Pengakuan Hutang No.15 tertanggal 17 Nopember 2006 yang ditandatangani  Tergugat II Miko Suharianto dan Raymond Low alias Low Kim Luen dihadapan Drs Wijanto Suwongso Notaris di Jakarta.

Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan Akta No.15 tersebut sebagai bukti dalam perkara maka para Tergugat secara berturut turut menghasilkan putusan PN yang tersesat, Putusan PT (Pengadilan Tinggi) yang tersesat dan berpotensi menghasilkan putusan Mahkamah Agung yang tersesat karena Tergugat I dan Tergugat TIdak mau mengoreksinya/mencabutnya lewat kontra memori kasasi.

Akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 1,7 Miliar, kerugian immateril Rp 1,7 Miliar dan kerugian lainnya senilai Rp 2 Miliar (total Rp 5,4 Miliar).

Namun seluruh petitum Penggugat dalam gugatannya, dinyatakan oleh majelis hakim ditolak seluruhnya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang menarik adalah saat mengatakan bahwa, pengajuan bukti bukti dalam perkara Perdata adalah suatu keharusan untuk membuktikan dalil kebenaran masing masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. Tapi untuk menilai apakah kualifikasi suatu bukti tersebut sesat/tidak sesat maka hal tersebut adalah kewenangan majelis hakim, tutur ketua majelis hakim Franky.

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Iming, pengacara Tony Pasaribu menyatakan sikap pikir pikir kepada majelis hakim sebelum ketuk palu.

Sedang menurut Hartono Tanuwidjaja di luar persidangan, perseteruan antara Iming dengan Miko Suharianto, berawal dari sebuah perkara pidana dimana Iming adalah penasihat hukum Raymond Low.

Iming membela Raymond sebagai terdakwa yang dalam tingkat banding sampai kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Seharusnya kan sudah selesai setelah kliennya bebas. Tapi Iming tidak berhenti sampai disitu. Dia melaporkan Miko di Rangkas Bitung mencuri barang barang di pabrik. Kemudian menggugat segala macam,” tutur Hartono. Dimana Hartono juga digugat Iming, padahal dia sebagai kuasa atau penasihat hukum Miko Suharianto.

“Kalau  Kita bicara esensi kasus, status Iming adalah sebagai kuasa Raymond Low. Sebagai kuasa hukum terdakwa dalam kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus pidana telah selesai karena terdakwa Raymond Low dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan dikuatkan Mahkamah Agung. Selesai kan!! Tapi si Iming buat perkara terus sampai kini 19 perkara,” ungkap.Hartono, ketika bermaksud meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa sore kemarin.

Sampai sejauh ini, tambah Hartono, pihaknya bersyukur karena belum pernah kalah melawan Iming.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *