DR. GELORA TARIGAN, SH, MH: KALAU MAU KAYA JADILAH SAUDAGAR JANGAN ADVOKAT

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pria bertubuh tambun ini adalah DR. Gelora Tarigan, SH, MH. Sejak meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jaya Baya Jakarta, dia terjun menekuni dunia advokat. Karenanya, sudah pasti banyak makan asam garam dan mengalami suka duka dalam perjuangannya meraih sukses seperti sekarang ini.

Selain itu, sari pengalaman panjang menekuni dunia pengacara sejak 1982 ternyata telah membentuk profil bersahaja dan tetap rendah hati dalam keseharian Gelora yang dikenal pandai bergaul tersebut.

Seperti apa sesungguhnya dunia advokat itu sehingga sangat banyak warga masyarakat bercita cita menekuni dunia pengacara?

Menurut DR. Gelora Tarigan yang dilahirkan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini,  profesi advokat sesungguhnya begitu mulia. Namun  kini semakin tergerus akibat dari kode etik dan sumpah jabatan yang tidak dimaknai sebagai marwah advokat.

Kode etik dan sumpah jabatan itu sesungguhnya kekuatan dan mencerminkan seorang advokat merupakan sumber  dari segala sumber hukum di Indonesia.

“Sehingga trade mark para advokat senior terdahulu yang memiliki idealisme patriotik seperti Tasrif, Adnan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitrosoebeno, Sudjono, dan advokat lain kini berubah menjadi hedonisme individualisme, yang lebih menjurus kepada kebendaan atau kemewahan tampilan kalangan advokat jaman sekarang.” kata DR. Gelora Tarigan dalam percakapan santai dengan wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  Selasa (27/2)

Sesungguhnya, menurut Gelora Tarigan, jikalau mau kaya jadilah saudagar jangan menjadi advokat.

Masih kata Gelora Tarigan, sebab seorang advokat mutlak menjadi panutan ditengah masyatrakat luas, karena seorang advokat adalah insan yang memahami sendi hukum dan segala perundang-undangan yang ada.

Para advokat itu juga yang pantas menduduki jabatan apa saja di republik ini, entah sebagai Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua DPR, Gubernur dan lain sebagainya, tutur dosen hukum pada Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) tersebut.

Advokat advokat itu seharusnya mereka adalah calon calon pemimpin pada bangsa dan negara ini karena mereka mengetahui tentang perundang undangan yang merupakan hukum yang mensejahterakan rakyat.

Mereka tahu tentang hukum Tata Negara di republik ini dan aturan aturan pelaksanaannya. Mereka ahlinya dan membuat satu regulasi yang baik dan mereka tahu bagaimana mensosialisasikan Pancasila itu kepada masyarakat dan jabatan yang menanti mereka banyak seperti yang disebut di atas.

Tegasnya menurut DR Gelora, banyak sekali jabatan yang menunggu para advokat sebab advokat itu adalah sumber dari segala hukum. Peraturan peraturan perundang undangan  termasuk KUHP dan rancangan dari UU itu adalah bersumber dari Pancasila.

Setiap pasal itu pasti ada ancaman  hukuman yang ber-Ketuhanan, berperikemanusiaan, dan lain sebagainya karena hukum itu bersumber dari Pancasila. Jadi semua ber-Ketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadilan, supaya masyarakat seluruhnya puas terhadap putusan untuk suatu keadilan dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia, lanjut Gelora tidak semata KUHP yang diadopsi dari Belanda dan Perancis yang bersifat individualis. Karena ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan budaya bangsa Insonesia.

Apa itu budaya Indonesia? Budaya Indonesia apabila ada permasalahan hukum yang ditinjau dari hukum adat. Misalnya, ada orang yang berkelahi atau ada terjadi keributan di suatu daerah yang didamaikan para pihak selesailah permasalah.

Terkadang kita adopsi hukum adat ini dalam peraturan pelanggaran lalulintas. Misalnya, apabila kita menabrak sesorang. Bila diselesaikan dengan adat dan orang itu tidak dihukum. Tapi kalau pakai hukum pidana pasal 359 KUHP murni individualis, jadi dihukum. Karena itu dipakailah hukum adat, selesaikan pada keluarga hingga meski korban meninggal dunia tapi pelaku tidak dihukum. Sebaliknya kalau pakai KUHP meski ada perdamaian keluarga tapi orang tersebut tetap dihukum.  “Itu tandanya bahwa dalam hukum pidana sekarang ini masih berlaku hukum individualis.Yang satu hukum adat yang satu hukum pidana peninggalan kolonial,”  kata Gelora.

Gelora Tarigan berhasil meraih Doktor Hukum berdasarkan  desertasinya yang  berjudul ‘Peranan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, Diluar Dakwaan Jaksa.’ Dalam Desertasinya  yang berhasil dipertahankan Gelora itu, memberikan contoh kasus dalam kejahatan narkoba yang semakin mengggila dinegeri ini.

“Seorang yang didakwa oleh JPU menyimpan dan mengedarkan barang narkoba, ternyata didalam persidangan terungkap bahwa si terdakwa ternyata tidak terbukti sebagai pengedar, tetapi justru diketahui hanya sebagai pemakai barang haram narkoba saja. Majelis hakim pun memutus atau memvonisnya sebagai pemakai narkoba, padahal pasal pemakai narkoba itu tidak ada dalam surat dakwaan Jaksa. Inilah yang  dimaksudkan diluar dari dakwaan jaksa.”

Gelora Tarigan yang sudah terjun dalam profesi advokat sejak 36 tahun dan dikenal sebagai salah satu anak didiknya Adnan Buyung Nasution di LBH.

Advokat senior itu memberikan sejumlah contoh kasus yang belakangan ini menjadi konstruksi pola berpikir para hakim yang sudah tidak sesuai dengan ideoligis Pancasila. Semestinya para hakim, dapat memutus suatu perkara berdasarkan dari semua sila yang ada yakni: berkeTuhanan, berprikemanusiaan, berkeadilan, serta menjaga rasa persatuan dan rasa sosial bagi para pencari keadilan.

Artinya, ternyata hukum adat yang masih melekat ditengah masyarakat itu, merupakan lebih tertinggi dibanding hukum positipnya.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *