KASUS PENCATATAN REKENING PALSU BANK MANDIRI NAIK KE PENYIDIKAN

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengusutan  kasus pencatatan rekening palsu atas nama pengusaha  PR Harjani di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terus diperdalam untuk mengungkap siapa pelaku atau pejabat yang bertanggung jawab.

Ketika kasus  ini dikonfirmasi lagi ke pelapor Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH selaku kuasa hukum PR Harjani ahir pekan lalu di Jakarta, disebut bahwa statusnya sudah naik.

“Saya chek ke penyidik barusan ternyata kasus pencatatan rekening palsu di Bank Mandiri statusnya sudah naik dari Penyelidikan ke Penyidikan atau dari lid ke dik,” kata Hartono dalam menjawab pers di ruang kerjanya, baru ini.

Menurutnya, kasus Bank Mandiri (BM), dilapor sejak Oktober 2017. Jadi pada awal peroses pelaporan itu ditindak lanjuti oleh penyidik Polda Metro Jaya (PMJ), khususnya di Dismodep pihak penyidik itu  bekerja profesional. Artinya melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dulu.

Bukti bukti dari kita pihak pelapor. Kemudian meminta keterangan yang sifatnya konfirmasi kepada Terlapor maupun kepada korban. Setelah itu penyidik memanggil pihak BM. Antara lain yang sudah di BAP salah satu Terlapor Vice Presiden RSAM Region III BM Jakarta Barat, Asril Aziz, Dirut BM, KW, Bagian Administrasi BM Primita Ening Arianti dan dari KPKNL/Pejabat Lelang, Suhud.

Dari hasil pemeriksaan/konfimasi dan bukti tersebut penyidik  gelar perkara. “Kemarin itu sudah gelar perkara dengan tujuan penyidik untuk meningkatkan status dari lid ke jadi dik. Artinya, kalau sudah penyelidikan berarti pemeriksaan sudah menjadi pro justicia. Dan setelah periksa ulang Pelapor maupun Terlapor dan saksi saksi, berikut itu penyidik menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” jelas Hartono.

Setelah itu, tambahnya, nanti kita lihat siapa yang menjadi tersangka. Sekali lagi, nanti juga ada gelar perkara lanjutan berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik.

Namun sampai sejauh ini, sebetulnya kan triker ini dari pihak BM. Mereka ini sudah cukup banyak diberikan kesempatan baik dari sisi Terlapor maupun korban maupun perkara itu pada saat tingkat penyidikan. Tapi kemungkinan, merujuk hasil gelar perkara tadi bahwa pihak BM tidak cukup serius untuk menggunakan kesempatan yang ada.

Misalnya begini. Katakanlah terjadi kesalahan menagih kepada debitur yang tidak pernah pernah punya hutang. Kalaupun terjadi kesalahan administratif gampang sebetulnya. Dia (mereka) cabut surat somasinya dan meminta maaf. Kan gampang dan mudah. Tapi karena dia menciptakan satu keadaan dengan si A punya hutang jaminannya X. Padahal X itu bukan milik si A melainkan milik orang lain. Itu dia tidak koreksi. Kan gitu!!

Kemudian kita bicara angka yang dituduhkan itu arsipnya dimana? Di rekening mana? Kok orang engga pernah punya rekening di BM tiba tiba di kasi rekening BM rekening hutang? Kan pertanyaannya sebelum hutang kan ada rekening awal dulu. Mana rekening awalnya, masa tiba tiba ada rekening awal si BM padahal orangnya engga pernah buka rekening di bank tersebut.

Jadi beberapa yang sifatnya itu  klarifikasi diberikan kesempatan untuk mengoreksi tapi tidak dipergunakan dengan baik oleh pihak BM. Dan polisi dalam hal ini penyidik Dismodep sudah memberikan waktu cukup panjang yaitu 6 bulan.

“Karena engga ada satu fideback maupun klarifikasi ataupun yang sederhana, katakanlah permintaan.maaf atas kesalahan yang dianggap mereka benar benar melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 49 ayat (1) tentang membuat catatan palsu, ” ungkapnya.

Bagaimana mungkin orang engga punya hutang dituduh punya hutang. Nomor rekeningnya diberikan, jaminannya diberikan tapi punya orang lain. Begitu juga rekening koran  yang tercetak itu per 14 tahun sekali.

Sebelum ada Surat somasi tidak ada rekening koran yang tercatat. Lalu, setelah ada laporan polisi baru dicetak untuk periode 14 tahun sekali. “Pertanyaan pertanyaan ini sangat mengganggu kita sebagai orang awam. Bagaimana mungkin orang punya rekening di bank tapi bisa cetaknya 14 tahun sekali. Seharusnya khan bisa tiap bulan, tiap tahun tiap hari bahkan kalau perlu tiap jam. Ini 14 tahun sekali yaitu dari tahun 2003 sampai 2017,” tutur Hartono mengungkap kejanggalan.

Kesempatan sudah diberikan sedemikian luas oleh penyidik tapi BM tidak menggunakan kesempatan itu. Apakah kesalahan administrasi seperti ini ada oknum yang bermain memanfaatkan sisi kelemahan bagian kredit BM yang berasal dari limpahan piutang piutang dari  bank bank yang dilikuidasi dulu belum bisa dipastikan.

Tetapi dari hasil klarifikasi kepada salah satu Terlapor misalnya Asril Aziz yang menjabat seperti disebut di atas, patut diduga dia  tanda tangan surat yang disodorkan bawahannya tanpa klarifikasi.

Seharusnya sebagai pejabat Vice Presiden sebelum tanda tangan Aziz terlebih dahulu mempertanyakan ke bawahannya dokumen dokumen pendukungnya. Seperti mempertanyakan dokumen hutang yang bersangkutan dari mana dan jaminannya apa. Setelah lengkap baru di teken.

Anehnya, waktu dia teken itu surat peringatan, menurut Hartono, bahwa si A punya hutang pada BM. Tapi rekeningnya saja engga ada pada saat itu. “Waktu surat dibuat per tanggal 10 November 2016, tidak ada rekening si A pada tanggal tersebut. Kan aneh itu,” tambah advokat Hartono mengungkapkan.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *