PERKARA PENGACARA FREDERICH YUNADI  MULAI DISIDANGKAN

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengacara Frederick Yunani SH, LLM mulai diadili Pengadilan Tipikor Jakarta, sejak Kamis (8/2). Dia dididangkan karena didakwa menghalang halangi KPK ketika melakukan penyidikan kasus korupsi Elektrik-KTP, atas nama Setya Novanto.

Sidang perkara terdakwa Frederick ini dipimpin ketua majelis hakim Zaifuddin Zuhri, SH, MH. Sedang jaksa penuntut umum KPK tampil   Fitroh Rohcahyanto SH, MH dan kawan kawan.

Seperti diketahui, Frederick Yunani adalah  mantan pengacara Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto,  Pada surat dakwaan jaksa, terdakwa Fredrich  didakwa  melanggar pasal 21 UU NO: 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU NO: 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 (1) ke-1KUHP  Kamis, 8 Februari 2018.

Pasal KUHP yang disebut di atas menyangkut perbuatan Fredrich yang  diduga keras menghalangi penyidikan KPK yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) terhadap Setya Novanto.

Rekayasa Frederick dalam hal ini  dikatakan melakukan serangkaian perbuatan agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan penyidik KPK  sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP.

Jaksa mengatakan, dalam melakuan niat jahat tindak pidana  itu Frederick bersama dokter RS Medika Permata Hijau, dr.  Bimanesh Sutarjo.

Perkara ini bermula ketika KPK kembali menetapkan Setya Novanto alias Setnov sebagai tersangka kasus E-KTP pada 31 Oktober 2017. Setelah itu  Penyidik KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Setnov  15 November 2017. Tetapi sebelum dilakukan  pemeriksaan, jaksa KPK menyebut bahwa Fredrich menyarankan agar Setnov tidak memenuhi panggilan tersebut dengan sejumlah alasan tertentu.

;Setnov tidak memenuhi panggilan tersebut, dan  menghilang ketika akan ditangkap penyidik KPK di rumahnya,” jelas Jaksa Fitroh dalam sidang yang dipadati pengunjung itu.

Terdakwa Fredrich kebetulan saling kenal dengan Bimanesh Sutarjo. Karenanya  pada keesokan hari pasca penjemputan paksa KPK. Fredrich lantas meminta bantuan Bimanesh agar Setnov bisa dirawat di RS Medika Permata Hijau dan sang dokter  pun  menyanggupi meskipun mengetahui Setnov sedang bermasalah hukum.

Untuk memperkuat alasan, Fredrich juga memberikan foto data rekam medis Setnov saat dirawat di RS Premier Jatinegara. Padahal rekam medis tersebut tidak disertai rujukan untuk dilakukan rawat inap terhadap Setnov.

Bimanesh kemudian menghubungi Pelaksana Tugas Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau dokter Alia untuk menyiapkan ruang VIP rawat inap. Namun, permintaan Bimanesh tidak disetujui oleh Direktur RS Medika Permata Hijau dokter Hafil Budianto Abdulgani. Dia meminta agar Setnov diperbolehkan masuk asalkan tetap melalui prosedur yang ada, yakni melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Fredrich pun sempat mengutus anak buahnya bernama Achmad Rudiansyah untuk mengecek kamar VIP 323 yang sudah dipesan sebelumnya. Dia meminta kepada dokter jaga IGD, dokter Michael Chia Cahaya untuk membuatkan surat pengantar rawat inap untuk Setnov dengan keterangan kecelakaan mobil, padahal kecelakaan belum terjadi.

Permintaan Fredrich itu kemudian ditolak Michael. Namun disini peran Bimanesh muncul karena dia berinisiatif membuat surat pengantar rawat inap tersebut meskipun dia bukan dokter jaga IGD dan sekali pun belum pernah memeriksa Setnov.

Kemudian Setnov masuk ke RS Medika Permata Hijau sekitar pukul 18.45 WIB dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 yang telah dipesan sebelumnya. Setnov dirawat inap, Fredrich lalu memberikan keterangan pers seolah-olah dia baru mengetahui soal kecelakaan tersebut. Dia bahkan menyebut Setnov mengalami luka parah akibat kecelakaan.

Beberapa jam kemudian penyidik datang ke rumah sakit tersebut  untuk mengecek kondisi Setnov dan melihat tak ada luka serius.  Akhirnya Setnov dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM),  dan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan Setnov dalam kondisi layak untuk diperiksa. Setnov kemudian ditahan  KPK .

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *