GUGATAN TERHADAP PRESIDEN RI DIPUTUS 2 DUA PEKAN MENDATANG

Jakarta, Kompas Rakyat,

Dua pekan mendatang, gugatan pengacara Alexius Tantrajaya, SH, MH, terhadap presiden RI Joko Widodo (Jokowi), rencananya sidang pembacaan putusan versteg.

Sidang lanjutan, kemarin, Rabu (7/2), agendanya adalah kesimpulan dari Penggugat Alexius Tantrajaya. Dan pada kesempatan itu advokat senior tersebut menyerahkan bukti tambahan berupa Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada ketua majelis hakim Robert, SH, MH.

Sebelum persidangan ditutup  hakim ketua  Robert mempertanyakan kepada penggugat, “Apa masih ada pertanyaan lagi sebelum sidang ditutup?”

Menjawab ketua majelis hakim Alexius mengatakan, “Cukup yang mulia,” katanya sembari tersenyum.

Sebelum menutup sidang, hakim Robert mengatakan, semoga nanti tidak ada kendala dalam dua minggu ke depan. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditunda selama dua pekan kedepan dengan agenda putusan versteg.

Di luar persidangan, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Alexius Tantrajaya menegaskan kepada pers bahwa, bukti yang terahir diserahkan ke majelis hakim adalah bukti yang ke-58. Karena pada sidang sebelumnya dia sudah menyerahkan 57 bukti kepada majelis hakim.

Bukti SPDP di maksud tertanggal 26 Januari 2018. Tapi baru diterima kemarin. Namun bukti SPDP dimaksud terkait dengan Laporan Polisi kliennya Maria Magdalena Adriati Hartono No Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga III tertanggal 8 Agustus 2008.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diajukan pengacara senior Alexius Tantradjaja terkait kinerja aparat Kepolisian yang dinilainya kurang profesional lantaran Polri mengabaikan hak keadilan kliennya, Maria Magdalena Andriarti Hartono, dengan cara menelantarkan  laporan pidana selama 9 tahun lebih yang tidak diproses Polisi sejak 8 Agustus 2008 silam.

Menurut Alexius, ini merupakan kawajiban advokat memberikan pelayanan hukum terhadap kliennya. Gugatan terhadap Presiden merupakan salah satu dari bentuk  pelayanan yang dimaksud.

“Gugatan ini berladasan karena aparat  Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada klien saya. Dan saya manilai, kinerja Kepolisian kurang profesional,” tegasnya dalam gugatan perdata Nomor: 631 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alexius, menambahkan, pihak Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum, berupa sikap  pembiaran yang dilakukan aparat negara terhadap kliennya, maka sepantasnya presiden salaku pimpinan tertinggi negara RI, mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dan hal itu merupakan kawajiban hukum mepala negara.

“Selain itu, tindakan menggugat Presiden ini merupakan rasa kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR dan instansi hukum lainnya,” tutur Alexius.

Hingga sidang kemari, majelis hakim sudah menyidangkan perkara ini untuk ketiga kalinya. Namun sidang ini berjalan tanpa sekalipun dihadiri kuasa hukum presiden.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *