KPK DIPRAPID MAKI GARA GARA HENTIKAN PENYIDIKAN BANK CENTURY

Jakarta, Kompas.Rakyat,

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), praperadilan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Pengadilan Negeri Jakarta.Jakarta Pusat.

MAKI praperadilan pimpinan  KPK karena diduga keras menghentikan penyidikan kasus bank Century. Dan ditengarai ada mantan Wapres Budiono dibalik penghentian kasus ini bersama Zaenal Abidin, Heru Kristiyana dan kawan kawan.

Sidang sidang gugatan praperadilan MAKI ini disidangkan hakim tunggal Agustinus SH, MH. Sedang Pemohon tampil di sidang Boyamin SH Komaryono SH, Rizky Dwi Cahyo Putra, SH. Sedang Termohon KPK diwakili tiga kuasa  terdiri dua wanita satu pria.

Menurut Boyamin dan kawan kawan, praperadilan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena adanya pengumuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima pendaftaran praperadilan  mulai 26 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018. Hingga Pemohon mendaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun alasan pokok perkara mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut menurut Boyamin, bahwa sekitar April 2010-2013, Termohon (KPK), telah melakukan penyidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penempatan modal sementara (PMS) yang diduga melibatkan Budi Mulya dan Siti C. Fajriyah dan kawan kawan.

Ditambahkan, setelah pemberian FPJP gagal menyehatkan Bank Century, kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan Bank Century dalam bentuk PMS pada awalnya rencana disuntikkan dana Rp 1.3 Triliun. Namun demikian ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp 6,7 Triliun dan terahir dikucurkan dana sebesar Rp 1.250.000.000.000. Sehingga negara patut diduga mengalami kerugian sebesar Rp 8.012.221.000.000.

Berkaitan dengan penyelamatan Bank Century, BI (Bank Indonesia) telah menggelontorkan dana sebesar Rp 689 Miliar. Tapi dalam penggelontoran ini tidak melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengucuran dana Rp 689 Miliar ini dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubazir hingga merugikan negara total lost Rp 689 Miliar.  “Dana ini dikenal dengan istilah FPFJ,” tandas Boyamin.

“Bank Century tidak layak diselamatkan dan diambil alih oleh pemerintah karena jelas dan nyata sebagai bentuk perampokan oleh pemiliknya sehingga sudah semestinya dilikuidasi. Dengan demikian segala bentuk penyelamatan berupa pengucuran sejumlah data patut diduga sebagai bentuk KKN,” tambah Boyamin.

Berlandaskan alasan alasan seperti dikemukakan Pemohon tersebut di atas, pengadilan dimohon supaya memutus permohonan praperadilan ini dengan menyatakan: Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang  memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tersebut; Menyatakan secara hukum Termohon melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK FAN KUHAP sehingga merupakan bentuk penghentian penyidikan perkara Bank Century secara tidak sah dan batal dem hukum dengan segala akibat hukum.

Terahir pengadilan diminta supaya memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan.peraturan perundang undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan oenyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Zaenal Arifin, Heru Kristiyana dan kawan kawan dan melanjutkan dengan penuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang gugatan praperadilan terhadap KPK ini sudah tahap jawab menjawab (replik duplik). Dan disidangkan setiap hari hingga masing masing Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *