UTANG FIKTIF DI BANK MANDIRI BERUJUNG PIDANA

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengacara Hartono Tanuwidjaja, SH, MH berkeyakinan pejabat Bank.Mandiri yang sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya (PMJ), tidak akan bisa membuktikan adanya tunggakan kewajiban atau kredit macet atas nama pengusaha PR Harjani di bank tersebut.

Oleh karena itu, penyidik PMJ dalam.waktu dekat ini memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri, berinisial  KW untuk mengungkapkan benar atau tidak adanya kewajiban pengusaha Harjani senilai Rp 2,85 Miliar di bank tersebut.

Jika Dirut Bank Mandiri juga tidak bisa mengungkapkan fakta tentang  latar belakang penagihan tunggakan yang disebut Bank Mandiri kewajiban pengusaha Harjani, maka terbukti para pimpinan bank tersebut melakukan pidana pencatatan rekening palsu (fiktif).

Siapa yang bakal menjadi tersangkanya, tanya wartawan kepada advokat senior ini. “Bisa  vice presiden Mandiri Asril Aziz, bisa Dirut KW atau bisa keduanya. Ini tergantung saksi ahli. Saksi ahli yang menentukan tersangkanya,” kata Hartono Tanuwidjaja menjawab wartawan si ruang kerjanya, baru ini.

Informasinya, menurut Hartono, penyidik akan memanggil Dirut Bank Mandiri tapi tanggal berapa surat pemanggilan tersebut, belum diketahuinya secara pasti.

Mengapa Dirut Mandiri dipanggil penyidik, tanya wartawan lagi. “Dia kan Terlapor juga. Sedang wakilnya Asril Aziz yang sudah di BAP penyidik belum bisa menjelaskan adanya kasus pencatatan rekening palsu tersebut,” jelas Hartono.

Sementara ini, lanjut advokat senior tersebut, penyidik sudah memeriksa Asril Aziz, Prita (Mandiri), dan Suhud dari KPKNL Jakarta I.  Tapi ketiga saksi keterangannya  saling menyalahkan.

“Dari keterangan keterangan orang ini semuanya tidak bisa membuktikan dari mana asal mula pencatatan dan dari mana itu jaminan tentang kredit Harjani,” imbuh Hartono.

Awal kasus yang menimpa kliennya pengusaha Harjani, menurut pengacara Ketua Peradi Jakarta Barat tersebut,  surat peringatan I (pertama) Bank Mandiri. Dalam surat tersebut disitu dinyatakan bahwa Harjani punya kewajiban hutang Rp 2.875.521.555 dalam rekening No.1190100006863. Dasar utang adalah PK (Perjanjian Kredit) No.32/0036/KMK.PSN Tanggal 5 Januari 1991. Dan menurut Mandiri, dasarnya PK ini ada jontonya PK No.31/005/KMK PDN.

Disamping itu ada rekening bank tahun 2003 hingga 2017 (14 tahun) tapi cuma satu lembar. Sebelumnya tidak ada. “Masa ada bank memprin out rekening seseorang dalam 14 tahun hanya satu kali. Kita setiap saat bisa ngeprint, tandas Hartono.

PK No.32 tahun 1991 adalah dasar hutang tapi PK tersebut tidak menyebut barang jaminan. Karena PK 32 adalah tambahan jadi tidak menyebut nama barang jaminan terapi dalam PK ini tercantum PK asal (awal). PK asal mulanya itu adalah PK 31/005/KMK.PSN Tanggal 4 Januari 1990 yang kreditnya Rp 1 Miliar. Kemudian ditambah kreditnya Rp 850.000.000 dengan PK No.31/050/KMK/PDN  tanggal 14 Februari 1990. “Artinya kurang lebih satu bulan dikasi kredit Rp 1 Miliar kemudian ditambah lainnya Rp 850 juta lagi. Kemudian dengan PK 32 itu diperpanjang satu tahun (sampai 1892).

Setelah terima surat Mandiri yang perintahkan bayar tunggakan/penagihan kuasa Harjani, pengacara Hartono mempertanyakan dari mana asal tagihan dan mana dokumennya.
Mandiri menyebut PK 32, karena itu diminta kepada Mandiri supaya PK 32 dikirim. Pengacara ini pertanyakan juga ada engga jaminannya. Dijawab ada, dan mereka kirim dokumen.

Pengiriman pertama adalah PK 32 tapi PK 31 tidak dikirim. Seterusnya Mandiri surat surat dari JPKNL, PUPN dan RHP (Resume Hasil Perkara). Trus ada rekening koran Ac 1111900006863 tanggal 1 Desember 2016 sampai 8 Desember 2016. Kemudian Mandiri menyatakan ada jaminan utang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.72 Cibeureum Kec Pancaran, Serang seluas 88.940 m2 atas nama   Amirudin. Tapi ketika diminta dokumennya dikatakan tidak ada. Semua tidak ada dokumennya.

“Mereka memang kirim PK 32, KPKNL, PUPN, RHP, Rekening Koran, tapi jaminan dan
dokumennya nggak ada,” tutur Hartono.

Setelah di cek PK 32 yang tidak ada jaminannya ternyata jaminan itu ada tercantum pada PK 31 (PK awalnya). Jaminan itu adalah SHM No.15, No.16 dan No.17 Jalan KS Tubun, Jati Baru, Jakarta Pusat.

Ketika dipertanyakan jaminan mana yang betul SHM 72  atau SHM 15, 16 dan 17 KS Tubun, tidak dijawab Mandiri.

“Kalau mereka minta kita melunasi hutang tentu kita minta perhitungan hutangnya dan sejak kapan itu kredit macet. Iya dong,” sindir Hartono.

Menurutnya, PK 32 KS Tubun, jaminannya sudah tidak ada karena sudah dijual tahun 1992 untuk melunasi hutang. Yang menjualnya adalah Sini Caesar Effendi (nanya Konbes Polisi) keturunan Cina. “Milik dia tapi sudah dijual. Artinya kredit sudah lunas. Kalau belum lunas tak mungkin dijual.”

Berdasarkan fakta yang dikemukakan Hartono tersebut, menurutnya Bank Mandiri menagih hutang fiktif. Menagih hutang dengan jaminan orang lain atau Mandiri menagih hutang debitur yang sudah lunas dengan menggunakan jaminan milik orang lain yang tidak dikuasai Bank Mandiri.

Kenapa SHM 72 ini kita sebut milik orang lain. Ini ada akta jual beli, contoh akta jual beli No.15, 16 dan 17 yang terjadi pada bulan Juli 1990. Jadi kalau ini dibilang jaminan Harjani, enggak mungkin karena SHM 72 punya Amirudin. Amirudin menjual kepada Jimmy Muchtar pada bulan Juli 1890. Sedangkan akta perjanjian hutang antara Harjani dengan Mandiri tanggal Januari 1990. “Mana mungkin hutang dulu baru jaminannya masuk bulan Juli? Kan enggak mungkin.”

Artinya, bank Mandiri menagih hutang kepada korban Harjani dengan menggunakan jaminan milik pihak ketiga, jelas Hartono.

Selanjutnya pengacara ini mempertanyakan kepada Terlapor, kapan mereka memindahkan rekening BDN No. 1892.04941,81.3901.2 menjadi No.119020006863 di Mandiri tidak ada datanya.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *