HAKIM MEMBERI KESEMPATAN TERAHIR PANGGIL PRESIDEN JOKOWI 

Jakarta, Kompas Rakyat,

Hingga sidang yang kedua kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih mangkir dari panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk  bersidang terkait gugatan pengacara Alexius Tantrawidjaja SH, MH.

“Ini perkara menggugat presiden ya. Tapi sampai panggilan kedua pengadilan, kuasa hukum Presiden, belum hadir memenuhi panggilan pengadilan. Jadi kita beri sekali lagi kesempatan untuk memanggil secara resmi presiden, meski presiden tidak akan mungkin hadir disini,” tutur ketua majelis hakim Robert, SH, MH, dalam sidang perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu kemarin (24/1).

Kuasa hukum Penggugat Alexius menyetujui saran hakim tersebut. Namun pengacara senior ini meminta ketegasan dan komitmen majelis hakim bahwa apabila pada panggilan ketiga kuasa presiden belum juga hadir dalam sidang, maka Tergugat tunggal presiden Jokowi, ditinggal dan sidang diteruskan dengan pembuktian dan selanjutnya akan diputus versteg oleh majelis hakim.

Permintaan pengacara Alexius dikabulkan majelis hakim. “Memang begitu seharusnya,” jawab hakim ketua Robert. “Jadi sekali lagi kita panggil presiden,” tambahnya setelah itu sidang perkara ini ditutup dan akan dibuka lagi Rabu sepekan mendatang.

Gugatan Alexius Tantrawidjaja terhadap presiden Jokowi telah dipublikasikan secara luas oleh pers. Tapi uniknya, kuasa hukum Presiden belum hadir di sidang.

Sedang menurut Alexius, dia telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembuktian gugatannya agar lekas diputus pengadilan.

Presiden Jokowi digugat Alexius Tantradjaja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan  aparat Polri tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dan sidang pertama perkara ini berlangsung 10 Januari 2018 silam.

Menurut pengacara senior Alexius Tantrajaya kepada wartawan, gugatan ke Presiden Jokowi dilakukannya karena Polri mengabaikan hak keadilan kliennya Maria Magdalena Andeiati Hartono, yang melaporkan perbuatan pidana sejak 9 tahun 4 bulan lalu atau tepatnya pada 8 Agustus 2008, ditelantarkan penyidik sampai gugatan disidangkan.

“Gugatan ini landasannya adalah karena aparat kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum yakni sikap pembiaran yang dilakukan aparat negara terhadap Maria Magdalena Andeiati Hartono. Maka sepantasnya presiden selaku pimpinan tertinggi negara RI mengambil alih tanggung jawab tersebut dan hal itu merupakan kewajiban hukum kepala negara,” kata Alexius yang tampil langsung dalam sidang karena merasa sebagai advokat berkewajiban  memberikan pelayanan hukum terhadap kliennya.

“Gugatan ini landasannya adalah karena aparat kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum  kepada klien saya. Saya nilai, kinerja polisi kurang profesional,” terang Alexius, kepada wartawan, be berapa waktu lalu.

Dikemukakannya pula bahwa, tindakan ini (menggugat presiden) berangkat dari rasa kekrcewaannya  terhadap presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR RI dan institusi hukum lainnya, tutur Alexius. Sebab seluruh surat permohonan perlindungan hukum sebagai upaya pihaknya yang dikirimkan kepada mereka, ternyata tidak memberikan harapan. Tidak satupun dari mereka memberikan jalan keluar atas pengabaian rasa keadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kliennya.

“Terahir saya melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kompolnas, tanggal 24 Oktober 2017. Saya mendapat jawaban isinya kasus klien itu sudah diklarifikasi kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak lama,” ungkap Alexius. Tapi nyatanya hingga gugatan terhadap presiden didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum ada tindak lanjut atas kasus Maria dari aparat kepolisian (Kapolri), sebagaimana disebutkan Kompolnas dalam surat jawabannya.

 Senada itu juga diperbuat Komisi III DPR. “Surat perlindungan hukum yang saya kirim hanya dibalas dengan jawaban normatif. Sementara saya dan klien butuh solusi hukum,” tambahnya.

 Akibat menumpuknya rasa kecewa tersebut membuat Alexius nekat mengajukan gugatan terhadap Ptesiden yang dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepolisian, selaku aparat negara di bawah pimpinan presiden.

 Menurut advokat ini, laporan kliennya terkait dugaan keterangan palsu dalam Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan para terlapor, Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata. Mereka adalah saudara kandung almarhum Febrianto Wirawardhana (suami Maria Magdalena).

 Keterangan palsu yang disebutkan, menurut Alexius, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak dan mengakui anak. Tetapi fakta hukumnya almarhum menikah dua kali. Istri pertama warga Jerman. Istri kedua Maria Magdalena. Dari Maria mendapat anak tiga orang, yakni Thomas Wirawardhana, Randu William dan Cindy William.

 Nyonya Maria Magdalena, melaporkan keluarga almarhum suaminya ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008 dengsn Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, melanggar Pasal 266 KUHP jo Pasal 263 KUHP.

 Seminggu setelah laporan ke Bareskrim itu, laporan klien Alexius tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Saya pikir laporan klien akan ditindak lanjuti oleh polisi. Ternyata dari hitungan bulan ke bulan, tahun ke tahun nasib laporan Maria semakin tak jelas. “Meski begitu saya tak pernah bosan mendesak pihak Polda Metro Jaya agar menindaklanjuti penyidikan,” katanya.

 Delapan tahun berselang yaitu tanggal 25 April 2016, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 Nomor: B/2016/IV/2016/Dit.Ditreskrimum yang isinya laporan klien segera diproses dan akan dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan status para Terlapor.

 “Tetapi ternyata  gelar perkara itupun batal dilakukan. Pembatalan karena munculnya Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/1016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara  Laporan Polisi No. POL:LP/449/VIII/2008/Siaga-III Tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke  Bareskrim.

Pelimpahan kembali Laporan tersebut ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro Tanggal 25 Mei 2016, perihal pelimpahan Laporan Polisi No.Pol : LP/449/VIII/2008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008.

 “Itu artinya laporan klien jelas jelas dipimpong oleh polisi. Tindakan yang menciderai rasa keadilan dari  masyarakat,” tandas Alexius.

Anehnya, tutur Alexius, ketika Maria Magdalena balik dilaporkan oleh keluarga suaminya dengan tuduhan menguasai warisan, justru Polda Metro Jaya begitu sigap memprosesnya. Dalam waktu singkat Laporan No. Pol : LP/4774/K/Xi/2007/SPK UNIT “1” tanggal 16 November 2007 di limpahkan ke Kejaksan Negeri Jakarta Utara dan selanjutnya dihidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Perlu diketahui, polisi yang menangani laporan klien kami dan laporan keluarga suaminya enggak jauh beda yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Anehnya laporan klien kami enggak diproses bertahun tahun. Sementara laporan keluarga suaminya cepat diproses polisi “

Meski demikian keadaannya, ternyata Tuhan berpihak kepada Maria Magdalena. Karena putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pid/2011 Tanggal 13 Mei 1011, menyatakan Maria Magdalena Andeliati Hartono, tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

 “Mumpung masa kadaluarsa laporan tersisa dua tahun lebih saya ajukan gugatan kepada presiden dalam konteks mempersoalkan sikap diskriminasi polisi. Menuntut keadilan yang terabaikan. Intinya polisi telah membedakan laporan masyarakat. Laporan Maria Magdalena ditunda tunda sementara laporan keluarga almarhum suaminya cepat diproses. Ini kan enggak benar,” kata Alexius.

 Akibat terabaikan laporan pidana klien selama bertahun tahun, salah satu bukti berupa tabungan almarhum suaminya sebesar Rp 9,2 Miliar di Bank Bumi Arta, telah dikuras pada tahun 2016 oleh saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, melalui eksekusi kasus perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Eksekusi itu bakal saya perkirakan mengingat dana tabungan tersebut merupakan barang bukti perkara pidana klien saya yang diabaikan polisi selama ini,” tandas Alexius.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *