DELAPAN LP BELUM JERAT IMING BIKIN KAPUSPENKUM KEJAGUNG GELENG KEPALA

Jakarta, Kompas Rakyat,

Kasus hukum berupa 8 Laporan Polisi (LP) yang melilit Iming Maknawan Tesalonika,SH MH MCL, bisa diartikan luar biasa karena hingga kini penyidik belum memproses perkaranya secara maksimal.

Karenanya, Iming M Tesalonika masih merasa belum mendapat beban sebagaimana layaknya seorang tersangka pidana yang biasanya dijebloskan ke hotel prodeo alias sel tahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI M Rum saat diminta pendapatnya bahkan sempat geleng kepala, ketika diinformasikan kepadanya bahwa ada 8 Laporan Polisi terhadap Iming M Tesalonika,di Polda Metro Jaya (PMJ) tapi belum ada satupun hasil LP tersebut naik ke Kejaksaan Negeri atau Pengadilan.

Uniknya lagi bahkan satu diantara 8 kasus tersebut, PMJ telah melayangkan dua kali pemanggilan dengan status hukum Iming sebagai tersangka, tetapi entah apa yang membuat pihak PMJ hingga kini belum merampungkan kasus tersebut hingga ke penuntutan.

Perkara pidana dimaksud LP/1437/K/V/2009/SPK Unit II pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama pelapor Hermanto Barus, SH yang merupakan kuasa hukum saksi korban Miko Suharianto.

Hasil investigasi di lapangan diketahui bahwa pengacara Iming M Tesalonika pernah dua kali dipanggil sebagai tersangka oleh pihak PMJ dengan Surat panggilan yang terkait dengan keberadaan LP. 1437 sebagai berikut dibawah ini;

Pertama panggilan Nomor : S.Pgl/3036/VII/2010/Dit Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2010 dan panggilan ke-2, Nomor : S.Pgl/3266/VIII/2010/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2010.

Akibat kasus tersebut di atas tidak berjalan di PMJ, Iming yang beralamat di Jalan Menteng Atas Barat No.40 A, RT.003. RW.004, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ini menjadi besar kepala dan terkesan sebagai mahluk kebal hukum.

Prilakunya juga ngelunjak dengan melaporkan kinerja PMJ kesejumah pihak terkait termasuk ke Kompolnas, ke Kastap Teten Masduki hinga ke Kejaksaan Agung RI.

Surat laporan Iming kepada  Kompolnas tersebut sangat menyudutkan pihak PMJ, karena Iming menyebutkan bahwa SP3 yang dilakukan PMJ adalah merupakan bentuk ‘Diskresi yang dikonversikan kebentuk Rupiah’.

Setelah itu Iming melakukan gugatan Praperadilan terhadap  PMJ pada akhir November 2017 kemaren. Namun hasilnya prapradilan itu ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal Djoko Indiarto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Pastinya pihak Kejagung akan mendorong aparat hukum lainnya untuk bisa melanjutkan kasus ini, apalagi isi laporannya sudah terbukti ngawur dan bernuansa fitnah sehingga permohonan Praperadilan atas PMJ itu ditolak seluruhnya oleh hakim PN Jakarta Selatan.” kata M Rum, ketika diminta tanggapannya, Selasa (17/1) di ruang kerjanya.

M Rum menyebutkan bahwa surat laporan Iming yang ditembuskan ke Kejagung, sifatnya hanya supaya pihak Kejagung mengetahui akan adanya surat laporan itu. Namun kebenaran isi suratnya yang memojokan pihak Polisi, biarlah hal itu menjadi domain nya pihak Polisi. “Kami tidak perlu menanggapi laporan itu, apalagi terbukti permohonan praperadilannya justru ditolak oleh Pengadilan,” tutur Rum.

“Cuma menjadi tidak lucunya saja, kok ada seorang yang diduga melakukan pelanggaran pidana bahkan sampai 8 LP dan persoalannya sudah berjalan selama Tujuh tahun lamanya, kok dibiarkan saja oleh pihak Polisi.” pungkas Rum sembari geleng kepala.

Berikut  delapan perkara pidana yang diduga dilakukan Iming M Tesalonika yang sampai saat ini kesemua perkara tersebut masih mangkrak alias jalan ditempat ;

1. LP Nopol. 2769/K/VII/2007/SPK unit I Polda Metrojaya tanggal 04 Juli 2007.
2. LP Nopol. 3491/K/VIII/2007/SPK unit I Polda Metrojaya tanggal 18 Agustus 2007.
3. LP Nopol. 1328/K/VIII/2007/RES Jakarta Barat tanggal 29 Agustus 2007.
4. LP Nopol. 1437/K/V/2009/SPK unit II Polda Metrojaya tanggal 14 Mei 2009.
5. LP Nopol. 3725/X/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 29 Oktober 2012.
6. LP Nopol. 947/II/2016/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 29 Februari 2016.
7. LP Nopol. 5366/XI/2017/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 03 November 2017.
8. LP Nopol. 2367.XI/2017/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 03 November 2017.

Selain begitu banyak LP perkara tindak pidana yang diduga dilanggar Iming, pengacara ini sudah pernah terkena skorsing selama 6 bulan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) terkait kode etik.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *