MANTAN PRESDIR DANA PENSIUN PT PERTAMNA DITUNTUT  7 TAHUN PENJARA 

Jakarta, Kompas Rakyat,

Mantan Presiden Direktur  Dana Pensiun (Pteddir Dapet) PT Pertamina, Muhammad Helmiy Kamal Lubis, dituntut pidana 7 tahun penjara potong tahanan sementara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Senin malam kemarin (15/1).

Tuntutan ini diajukan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Faisal SH dan kawan kawan dari Kejaksan Agung. Helmy didenda pula Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan dan
diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 53 miliar lebih selambat-lambatnya satu  bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika tidak ,  seluruh harta bendanya akan  disita untuk membayar uang pengganti tersebut atau subsiter 3,5 tahun penjara.

TIm jaksa mengatakan,  terdakwa Helmy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama hingga merugikan keuangan negara sebesar  Rp 599,4 miliar lebih.

Fajtor memberatkan terdakwa menurut jaksa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kurupsi dan menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Sedangkan yang hal-hal yang  meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan,   serta masih mempunyai tanggungan keluarga.

Sidang perkara Helmy, diadili majelis hakim yang diketuai Sumpeno SH, MH. Sedang terdakwa Helmy  dalam persidangan didampingi penasehat hukumnya Wa Ode Nur Zainab SH dan kawan kawan. Tim penasihat hukum tersebut  akan mengajukan pledoi atau pembelaan Senin mendatang.

Terdakwa Helmy didakwa Jaksa Faisal melakukan tindak pidana   korupsi yang  merugikan keuangan negara sebesar  Rp 599,4 miliar lebih.

Perbuatan korupsi tersebut diduga terjadi sekitar  22 Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan  M Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat. Terdakwa Helmy  selaku Presdir  Dapen PT Pertamina, telah melakukan penempatan investasi dengan pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) total sejumlah 2.004.843.140 lembar tanpa melakukan kajian, tidak mengikuti Prosedur Transaksi Pembelian dan Penjualan Saham sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presdir Dapen PT  Pertamina serta tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi yang diatur dalam Surat Keputusan Presdir Dapen PT Pertamina.

Sekitar tanggal 7 April 2015, kata jaksa, terdakwa Helmy telah memerintahkan saksi Tamijan yang menjabat sebagai Asisten/Sekretaris Presdir membuat surat instruksi untuk menyerahkan saham kepada broker PT Sucorinvest Central Gani yang dibuat tidak melalui sistem Siapdana,  melainkan dibuat secara manual dan terjadi kesalahan input serta terlambat diterima oleh Bank CIMB Niaga Custody,  sehingga telah melewati batas waktu input transaksi.

Maka transaksi tersebut tidak dapat diinput dan tidak bisa diproses oleh Bank CIMB Niaga Custody sehingga, terjadi kegagalan penyerahan saham kepada broker PT Sucorinvest Central Gani.

Atas kegagalan penyerahan saham tersebut, broker PT. Sucorinvest Central Gani mengenakan denda ACS kepada Dana Pensiun Pertamina senilai Rp11.956.024.791.

Setelah terjadi transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen PT Pertamina tersebut, terdakwa telah menerima imbalan berupa uang total sejumlah Rp 42.000.000.000 dan saham SUGI sejumlah 77.920.500 juta lembar. Dia juga menerima Rp 14.000.000.000 dari PT Pratama Capital Assets Management. Selain itu terdakwa menerima marketing fee berupa uang sejumlah total Rp 7.200.000.000 dari PT Pasaraya International Hedonisarana.

Karenanya Helmy didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, jo. Pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penampilan Helmy selama dirinya disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, terkesan perkara yang dihadapi tak membebani dirinya. Helmy selalu terlihat ceria dan tak pernah memperlihatkan penyesalan.

*Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *