BI CHECKING MEMBUKTIKAN TIDAK ADA PENCATATAN KEWAJIBAN UTANG HARJANI DI MANDIRI

Jakarta, Kompas Rakyat

Kasus pencatatan rekening palsu atas nama pengusaha, PR Harjani di Bank Mandiri (Persero) Tbk, semakin terang dan dapat dibuktikan kuasa hukum Harjani, pengacara Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, MH, bahwa pencatatan fiktif tersebut adalah perbuatan pidana.

Bank Mandiri menurut Hartono Tanuwidjaja, jelas jelas melakukan pencatatan rekening palsu sebab kliennya PR Harjani sudah.mengecek melalui BI Checking. “Ternyata klien kami tidak pernah tercatat mempunyai hutang di Bank Indonesia (BI),” tutur pengacara senior ini, di ruang kerjanya, Kamis lalu.

Karena itu kami secara tertulis mendesak Polda Metro Jaya (PMJ), meningkatkan laporan polisi kami dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebab PMJ sudah memanggil dan memeriksa Vice Ptesiden RSAM Region III Bank Mandiri, Jakarta Barat, Asril Aziz, tutur Hartono.

Selanjutnya, tutur Hartono Tanuwidjaja, penyidik PMJ diharapkan secepatnya memanggil dan memeriksa Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, untuk memberi keterangan di polisi.

Kasus pencatatan rekening palsu ini terungkap dari adanya surat tagihan Bank Mandiri terhadap Harjani senilai Rp 2,8 Miliar lebih, karena menurut kreditur dalam suratnya, Nomor : SAN.SA1/JKO.1044/2016 tertanggal 10 November 2016 pengusaha Harjani mempunyai tunggakan seperti angka di atas dengan Nomor Rekening (No rek): 119-010 000 6863 dan harus dibayar dalam tempo tujuh hari. Surat tersebut diterima PR Harjani 21 November 2016.

Terkait tagihan itu, Harjani memberi kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja membalas surat dan meminta klarifikasi data data atau dokumen tentang tagihan tersebut. Seperti isi surat Hartono Tanuwidjaja & Partners Red. No. 11.15/,HTP/2016 Tanggal 30 November 2016, untuk penyelesaian kredit atas nama PR Harjani.

Alhasil, Bank Mandiri tak memiliki bukti (data) konkrit. Satu satunya bukti pendukung dari Mandiri disebut PK (Perjanjian Kredit) nomor: 32/006/KMK.PDN Tanggal 5 Januari 1991 dengan posisi kewajiban kredit Rp. 2.875.521.555,00. Dan penagihan kredit terkait dengan Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta I Nomor: S-1676/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 27 Januari 2016. Sementara agunan kredit disebut Sertifikat Hak Milik (SHM), No.72/Kedubeureum, Kec. Pancaran, Serang.

Selanjutnya surat Hartono Tanuwidjaja & Partners Red. No: 1.2/HTP/2016 tanggal 09 Januari 2017 tentang klarifikasi ke-2 atas surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SAM.SAI/JKO/1044/2016, tanggal 10 November 2016, penyelesaian kredit atas nama PR Harjani.

Surat. tersebut duperkuat lagi oleh surat Teguh Samudera & Associates No.2.01/SK/TS/Ii/2017 Tanggal 3 Februari 2017, perihal: Undangan dan konfirmasi keberadaan surat surat asli yakni: Akta Perjanjian Kredit; Dokumen/Sertifikat Jaminan kredit.

Lalu untuk kedua kalinya Teguh Samudera & Associates dengan surat No. 17.01/SK/TS/III/2017 Tanggal 17 Februari 2017 perihal :Undangan ke-2 dan konfirmasi keberadaan surat surat asli yakni: Akta perjanjian kredit; Dokumen/Sertifikat jaminan kredit.

Terahir Teguh Samudera & Associates No. 14.01/SK/TS/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 menekankan suratnya sebagai perihal somasi/peringatan.

Membalas surat surat tersebut di atas balasan Mandiri Nomor : SAM.SAI/JKO.229/2017 Tanggal 21 Maret 2017, perihal : Surat Kuasa dari Harjani PR.

Menurut Pengacara Hartono Tanuwidjaja, Norek Mandiri atas nama PR Harjani yang diklaim mempunyai tunggakan kredit :119010 0000 6863. Padahal PR Harjani tidak pernah menandatangani pembukaan nomor rekening tersebut.

Nomor Rekening BDN atas nama PR Harjani yang pernah tercatat mempunyai pinjaman kredit di tahun 1990-1892 : 04941.8.1.39.01.2.

Tidak ada data record rekening BDN tahun 1990 sampai dengan 2016. Ada data record rekening Mandiri tanggal 1-12-2016 sampai dengan 8-12-2016. Tapi tidak ada data record rekening Mandiri pada saat penyerahan piutang ke KPKNL Jakarta I tanggal 30November 2014.

Agunan kredit versi perjanjian kredit No.31/050/KMK PDN tanggal 4 Februari 1990 jo No. 32/050/KMK PEN tanggal 5 Januari 1991 : SHM No. 15, 16, 17+/Jati. Perhamburan atas nama This Kim Eng tercatat dijual ke Fadel Muhammad tahun 1992.

Agunan kredit versi surat Mandiri Nomor : SAM SAI/JKO/.1044 /2016 , tanggal 10 November 20116 SHM No. 72/Kedebeureum atas nama Amirudin bin Bahrudin (note: dijual ke Jimmy Mochtar tahun 1990)

Ke-2 agunan kredit versi BDN + Mandiri tersebut tidak ada dibebani hutang dan asli SHM tidak dikuasai bank. “Tidak pernah ada ditemukan laporan SID (sistem informasi debitur), yang diserahkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditur ke Bank Indonesia (BI) sebagai kewajiban pelaporan administratif bulanan secara rutin.

“Berdasarkan BI Cecking No. Laporan : 19.28354084/PPIP/PIK untuk posisi data terahir : 31 Januari 2017 Debitur PR Harjani ternyata dan terbukti tidak ada ditemukan pencatatan kewajiban utang ke Bank Mandiri,” tandas Hartono.

Perbedaan no rek BDN dan no rek Mandiri, itu fakta awal terjadinya pelanggaran Pasal 49 (1) Undang undang Perbankan yang dilakukan oleh Bank Mandiri gg Asril Aziz.

Berkas piutang Mandiri dikirim ke KPKNL Jakarta I tanggal 30 November 2004 tapi tidak ada data rekening Mandiri dan atau BDN trus mangkrak di KPKNL Jakarta I selama 12 tahun dan dikembalikan ke Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2016, tutur Hartono menjelaskan.

Bank Mandiri menyebutut ada tunggakan klien kami dasarnya apa? Disebut ada hutang, rekeningnya mana? Karena tidak bisa membuktikan maka kami laporkan Dirut Mandiri melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) Undang Undang Perbankan, imbuh Hartono.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *