ANDI NAROGONG TERIMA VONIS 8 TAHUN PENJARA DENDA SATU MILIAR RUPIAH

Jakarta, Kompas Rakyat,

Persidangan perkara korupsi e-KTP atas nama Andi Agustinus alias Andi Narogong, berakhir sudah karena pengusaha ini telah divonis dengan hukuman 8 tahun penjara potong tahanan sementara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis kemarin (21/12).

Andi Narogong menyatakan menerima putusan majelis hakim yang diketuai Jhon Alasan Butarbutar SH, MH. Padahal vonis ini konform (sama) dengan tuntutan 8 tahun jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Uniknya, kali ini vonis majelis hakim menyebut nama Setya Novanto dan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mentatakan menerima status Andi Narogong sebagai ‘justice collaborator,’ namun tetap menghukumnya delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Terpidana Andi Narogong, salah satu tokoh kunci kasus proyek KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Dia dinyatakan terbukti memberikan fee kepada sejumlah politikus dan pejabat publik, khususnya anggota Komisi II DPR dalam kurun September-Oktober 2010 untuk memperlancar pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butarbutar menyatakan bahwa Andi Narogong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, dalam kasus korupsi terbesar Indonesia itu. Serta menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan penjara kurungan selama enam bulan.

Tim pengacara minta Setya Novanto dibebaskan terkait ‘pencoretan’ nama Yasonna Laoly dan Ganjar Pranowo
Sidang e-KTP: Andi Narogong bantah tuduhan memberikan uang ke anggota Komisi II
Yang terungkap di sidang kasus e-KTP: Sumber anggaran hingga ‘bagi-bagi jatah’

Hukuman yang dijatuhkan hakim sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.
Dalam paparan putusannya, nama mantan Ketua DPR Setya Novanto juga disebut-sebut keterkaitannya.

“Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terlihat jelas ada rangkaian perbuatan untuk menyamarkan atau mengaburkan pemberian uang dari konsorsium kepada Setya Novanto yang bertujuan menjauhkan pelaku dari tindak pidana korupsi ini,” demikian analisis yuridis putusan, mengutip dakwaan jaksa, seperti dipapar anggota Majelis Hakim, Emilia Djaja Subagia di depan sidang, Kamis.

Dalam surat dakwaan jaksa sebelumnya, Andi memang disebutkan mengatur pembagian jatah dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Nazarudin.
Berdasarkan kesepakatan yang mereka buat, Komisi II DPR mendapat jatah 5% dari total anggaran, setara Rp 261 miliar.

Sedangkan Andi dan Setya disebutkan mendapat 11% dari total proyek Rp 5,9 triliun, yakni Rp 574,2 miliar.

Majelis hakim menerima Andi Narogong sebagai ‘justice collaborator,’ atau terdakwa yang ikut membantu membongkar kejahatan terkait, yang membuatnya dituntut, dan dijatuhi hukuman yang lebih rendah.

Dalam perkembangan lain, mantan Ketua DPR dan Ketua Golkar Setya Novanto sudah mulai diadili untuk kasus terkait. Hari Kamis (21/12) ini jiuga, puteri Setya Novanto memenuhi pangilan KPK sebagai saksi.

Sebelumnya, terdakwa lain kasus e-KTP, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sudah divonis bersalah. Imran dihukum penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, sementara Sugiharto dijatuhi hukuman 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *