TERGUGAT I, MENYIMPULKAN GUGATAN IMING M. TESALONIKA TIDAK TERBUKTI, KARENANYA MINTA PENGADILAN KABULKAN EKSEPSI TERGUGAT

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengacara kondang, Hartono Tanuwidjaja SH, MSi. MH menyimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Penggugat Iming M Tesalonika terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata No. 296/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst, tidak terbukti.

Kesimpulan tersebut telah disampaikan para Tergugat kepada majelis hakim yang diketuai Jhon Alasan Butar Butar, SH, MH, di dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Dikemukakan Hartono Tanuwidjaja bahwa kesimpulan tersebut disusun berdasarkan fakta sidang dan keterangan saksi saksi dan saksi ahli.

Disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Advokat No.18 Tahun 2003 telah sangat jelas menegaskan, Advokat bebas me mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan.

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan.

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dengan peraturan perundang undangan.

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan menarik Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai advokat, menurut Hartono Tanuwidjaja, dimana hak dan kewajibannya dalam membela kepentingan hukum kliennya (ic Tergugat II) dalam perkara 447/PDT.G/2012/PN. JKT.UT jo Perkara banding No.570/PDT/2014/PT.DKI, sudah salah alamat seperti termuat pada hal 8 s/d 20 adalah dalil dalil yang jelas dan nyata menunjukkan bahwa Penggugat sendiri sudah mengetahui bahwa Tergugat I tunduk pada Undang undang Advokat Indonesia No.18 Tahun 2003 dan kode etik advokat Indonesia.

Dengan demikian tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan Perdata aquo, akan tetapi merupakan kewenangan Dewan/Majelis Kehormatan Advokat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi seorang advokat yang dianggap menyalahi kode etik profesinya.

Penggugat sendiri, tambah Hartono Tanuwidjaja, pernah mengajukan laporan pengaduan kode etik advokat kepada Dewan Kehormatan Daerah DKI Peradi perihal dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat terkait putusan perkara Perdata No.477/PDT.G/2012/PN.JKT.UT terhadap Tergugat I tapi tidak terbukti.

Berkaitan keberadaan bukti bukti yang diajukan Tergugat I menegaskan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan” dengan kata lain advokat memiliki “Hak Imunitas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kesimpulan di atas, tambah Hartono, telah diperkuat oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat I yakni kapasitasnya sebagai Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yaitu Hasanudin Nasution, SH, MH yang berpendapat bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan hukum kliennya (ic Tergugat II) dilindungi oleh hukum dan tetap berpegang teguh terhadap kode etik advokat Indonesia. Dan bila mana diduga kuat seorang advokat telah melanggar kode etik yang tercantum dalam UU Advokat No.8 Tahun 2003 tersebut semestinya diajukan pengaduan ke Dewan /Majelis Kehormatan Advokat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi seorang advokat yang dianggap menyalahi kode etik profesinya bukan ke pengadilan setempat.

Selanjutnya, fakta yang tidak terbantahkan adalah Akta Pengakuan No.15 Tahun 2006 masih sah berlaku sebagai akta otentik karena dari seluruh. bukti bukti yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah van gewisjde) yang membatalkan atau menyatakan bahwa Akta Pengakuan No.15 Tahun 2006 tersebut adalah Akta yang cacat atau yang tidak sah.

Akta Pengakuan No.15 Tahun 2006 yang juga dikuatkan keberadaan bukti T.I-40 berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.S.Tap/430/VII/2017/Ditreskrimum Tanggal 11 Juni 2014 atas nama pelapor Iming Maknawan Tesalonika (ic Penggugat) yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakuakan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam Akta autentik yakni Akta Pengakuan No.15 Tahun 2006.

Bahwa uraian kesimpulan 5 tersebut di atas telah diperkuat oleh pendapat ahli yang diajukan Penggugat sendiri yakni DR. Fennieke Kristianto, SH, MH, M.Kn dan saksi ai yang diajukan oleh Tergugat I yakni DR Moh. Hatta, SH, MKn, masing masing berpendapat sana atau identik mengenai Akta otentik yakni Akta yang mempunyai kekuatan bukti yang valid, lebih kuat dengan Akta dibawah tangan. Dan sepanjang tidak ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut cacat atau tidak sah atau membatalkannya maka akta tersebut masih disebut “Akta Otentik.”

Dengan demikian berdasarkan kesimpulan pada dalil butir 3 dan butir 4 disebut di atas maka telah terbukti menggugurkan dalil butir 3 dan butir 4 dalam petitum gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan di atas Tergugat I, memohon agar pengadilan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum.Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *