HAKIM : PEMOHON PRAPID NO. 121 GAGAL MEMBUKTIKAN DALIL, PERMOHONANNYA DITOLAK SELURUHNYA

Jakarta, Kompas Rakyat,

Gugatan Praperadilan atau Permohonan Praperadilan pengacara Iming M Tesalonika, SH,MM, MCL terhadap Polda Metro Jaya (PMJ), ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal Djoko Indiarto SH, Selasa kemarin (28/11).

Praperadilan (Prapid) Iming M.Tesalonika No.121/PRAPID/2017/PN JKT SEL tertanggal 18 November 2017 dinyatakan ditolak seluruhnya karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Sebaliknya, Termohon Prapid PMJ melalui kuasa bukumnya Kompol Dewoto SH, AKBP Nova Irone Surenti, SH dan Bripka Budi Setiawan SH, mampu membuktikan bahwa SP-3 yang diterbitkan PMJ berdasarkan dalil/alasan hukum yang tepat dan kuat.

Putusan Prapid No.121 tersebut dibacakan hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri kuasa hukum Pemohon Prapid Paustinus Siburian SH tanpa dihadiri kliennya Iming M Tesalonika. Sementara kuasa hukum Termohon yang hadir dalam.sidang Dewoto dan Budi Setiawan.

Sidang praperadilan ini dilatar belakangi dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau yang dikenal dengan sebutan SP-3, No: S.Tap/430//VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan Polisi NO. LP/2166/VI/2014/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Juni 2014, dimana Miko Suharianto sebagai terlapor I, dan Hartono Tanuwidjaja sebagai terlapor II, dalam hal dugaan memasukkan keterangan palsu pada Akta Otentik sebagaimana bunyi pasal 266 KUHPidana.

Sebelum SP-3 itu terbit, ada gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Jakata Utara NO: 447/Pdt/2012/Jak.Ut, tahun 2012 dimana Warga Asing RRC Wang Fen (istri) Low Kum Luen alias Raymond Low Warga Asing Singapura, sebagai Penggugat I, dan Iming Penggugat II. Sedangkan sebagai tergugat ada 5 subyek hukum, antara lain PT. Mandala Permai tergugat I, Miko Suharianto tergugat II, BPN Jakarta Utara dan tergugat lainnya.

Dalam perkara ini, gugatan pemohon ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Artinya transaksi jual beli antara PT. Mandala Permai dengan Miko yang tertuang dalam Akta NO: 153 tanggal 29 Desember 2010 sah secara hukum. Hal ini dikuatkan sampai putusan tingkat Mahkamah Agung, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat malah melaporkan Hartono ke Dewan Kehormatan Advokat Peradi, dengan tuduhan melanggar Kode Etik, yaitu menggunakan Akta yang diduga palsu, yakni Akta No:15 yang terbit tanggal 17 November tahun 2006.

Dewan Kehormatan Peradi menyatakan Hartono tidak melanggar kode etik advokat. Namun sebaliknya, justru Iming yang melaporkan Hartono dinyatakan melanggar kode etik advokat Peradi.

Berkaitan dengan Akta No.15 yang dilaporkan ke Polisi sebagai akta palsu oleh Iming, menurut saksi fakta, Hartono Tanuwidjaja tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan pelapor, karena sejak tanggal 17 November 2006 Akta No. 15 tersebut sudah ada dan telah gunakan dalam pembelaan terhadap Miko Suharianto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2014. Dan selama ini pula, tidak pernah ada pihak yang mengatakan Akta No.15 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum oleh pangadilan.

Masalah yang dilaporkan oleh Iming tetang Akta palsu, Hartono menjelaskan tidak ada isi Akta yang palsu. Kalau Akta No. 15 itu isinya palsu, tentu notarisnya yang terlebih dahulu masuk penjara

Praperadilan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, karena Polda Metro Jaya/Termohon menerbitkan SP-3 untuk Terlapor Miko Harianto dan Hartono Tanuwidjaja SH.MSi.MH dalam kasus pengunakan Akta No: 15 yang diduga palsu. Padahal Akta ini dibuat oleh pejabat yang berwenang/Notaris, tanggal 17 November 2006.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *