WALIKOTA BEKASI DAN SEKDA, MANGKIR PADA SIDANG KE II GUGATAN PROYEK KOMSEN JATIASIH

Bekasi, kompas rakyat–

Sidang kedua gugatan PT. Faustine Brantas Berkarya (PT.  FBB), perdata Perbuatan Mewan Hukum pada proses lelang Proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo –Komsen Jatiasih (BantuanDKI) digelar tanggal 27 Nopember 2017. Persidangan tidak dihadiri Walikota Bekasi Rahmad Efendi ( Tergugat I) dan Sekda Kota Bekasi (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Sedangkan yang hadir adalah Dinas PUPR Kota Bekasi (Tergugat III) dan Kajari Kota Bekasi (Tergugat IV) yang dikuasakan pada staf Kasi Perdata dan TUN Kajari Kota Bekasi.

Setelah sidang pertama tanggal 23 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan sidang kedua Rahmat Efendi  (Pepen) tetap mangkir. Ketidakhadiran Sekda dan pepen, Ketua Majelis Hakim menunda sidang  dan akan digelar kembali tanggal tanggal 7 Desember. Sebelum ketua Majelis mengetok palu penundaan memerintahkan agar Walikota dan Sekda segera dipanggil oleh panitera.

Menanggapi hal tersebut  Lambok Lumban Gaol, SH kuasa hukum PT FBB menilai, Rahmad Efendi sebagai Kepala Daerah, seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat Kota Bekasi kepatuhan hukum. “Masa Walikota kalah sama Kadis PUPR nya,” kata Lambok bercanda.

Disinggung mengenai materi gugatan, Lambok mengatakan kurang etis kalau kita buka kemedia sebelum sidang materi perkara. Tapi yang jelas materinya terkait persyaratan kualifikasi yaitu Kemampuan Dasar (KD), Surat Dukungan Bank dan Tenaga Ahli, kata lambok.

Mangkir Dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Rahmad Efendi Dinilai Tidak Patuh Hukum

Sementara itu, media lain pernah menyoroti terkait masalah yang sama dalam gugatan PT FBB, akan tetapi ahir-ahir ini tidak pernah lagi kedengaran beritanya.

Pantauan kompas rakyat  LSM dan wartawan Kota Bekasi menunggu-nunggu sidang perkara tender lelang seperti ini. Mereka berharap  perkara ini pintu masuk membuka kecurangan-kecurangan proses lelang selama ini. Sudah menjadi rahasia umum dari jaman Orde Baru Sampai jaman Era digital ini masih banyak kecurangan. Sistim proyek plotingan, setoran 10%-15%, proyek ijon, tender diatur, tender sistim arisan dan lain-lain yang dibungkus dengan persekongkolan. Lebih kondusif lagi kecurangan itu dengan adanya pengadaan sistim elektronik, kelengkapan dokumen lelang hanya Rekanan, Panitia/ULP dan Tuhan yang Tahu. (Red)

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *