EKSEPSI PENGACARA MOHON SITAAN TERHADAP MANTAN GUBERNUR SULTRA DIKEMBALIKAN JAKSA KPK

Jakarta, Kompas Rakyat,

Berbagai Undang Undang dan alasan hukum dikemukakan tim penasihat hukum dalam eksepsinya agar majelis hakim mengabulkan permohonan pengacara untuk membatalkan persidangan perkara korupsi atas nama terdakwa mantan Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara 2008-2013, DR H Nur Alam SE, MSi.

Eksepsi tim penasihat hukum.setebal 100 halaman tersebut dibacakan secara bergantian oleh pengaca dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim DR Diah Siti Basariah, SH, MH di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Seperti diberitakan Kompas Rakyat, pekan lalu, terdakwa Nur Alam disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta karena diduga korupsi Rp 2,7 Miliar dan menerima uang gratifikasi senilai 4,4 juta dolar AS dan akibat perbuatannya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4,3 Triliun, dengan cara menerbitkan izin usaha tambang beberapa perusahaan.

Sementara alasan perkara terdakwa Nur Alam diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, menurut tim jaksa KPK berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut tim penasihat hukum yang terdiri dari, Didi Supryanto SH, MHum, Makdir Ismail SH, MH, DR Martin Pangrekun,SH, MH dan sepuluh pengacara lainnya, para ipengacara tersebut menyatakan keberatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tegasnya dikatakan Pengadilan Tipikor Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara atas nama Nur Alam berdasarkan dakwaan aquo karena berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 adalah perkara dibidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU No.4/2009.

Tim jaksa penuntut umum menurut pengacara mengabaikan ketentuan tentang tindak pidana dibidang pertambangan yang diatur dalam Pasal 165 UU No.14/2009 (disebut UU Minerba). Pasal 165 Minerba, lanjut pengacara, mempunyai hubungan normatif dengan Pasal 3 UU Tipikor karena keduanya mengatur hal yang sama yaitu penyalahgunaan kewenangan. Hanya saja Pasal 165 UU Minerba mengatur secara khusus tentang penyalahgunaan kesewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

Oleh karenanya menurut prinsip kekhususan sistematis maka UU Minerba merupakan aturan khusus yang digunakan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penertiban izin usaha (IUP). Dan berdasarkan UU No.4/1999 tentang Kehutanan maka dengan demikian apabila terdapat pelanggaran pidana terhadap ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 UU No.4/1999 tentang Kehutanan telah menentukan bahwa penyidik yang berkompeten untuk melakukan penyidikan adalah penyidik Polri dan penyidik PPNS yang oenintutannyabdalamnsuatu peradilan tindak pidana umum bukan Pengadilan Tipikor.

Tim pengacara juga berasumsi terkait asas tentang hak otonomi hukum pidana, maka perkara ini berada di wilayah hukum administrasi negara yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) daerah Sulawesi.

Tim penasihat hukum juga menyatakan keberatan dari segi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang artinya pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang mengadili perkara Nur Alam sebab berdasarkan Pasal 84 KUHAP yang berwenang mengadili terdakwa adalah Pengadilan Tipikor yang ada pada Pengadilan Negeri Kendari.

“Secara teori dan praktik menurut hemat kamu tidak ada kewenangan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa ini. Tidak ada alasan untuk memindahkan tempat pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 85 KUHAP. Sebab di daerah tersebut tidak ada keadaan/kondisi tertentu yang tidak mengijinkan untuk pengadilan negeri mengadili perkara terdakwa. Apalagi secara nyata tidak ada permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri atau dari kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk memindahkan tempat pengadilan kepada Mahkamah Agung RI,” kata pengacara Didi Supryanto.

Masih banyak lagi akasan hukum.dari tim penasihat hukum tentang kelemahan surat dakwaan jaksa KPK yang dikoordinir Afni Carolina SH, MH pada eksepsi itu.

Pada bagian penutup eksepsi tersebut, tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya memutuskan dalam.putusan sela, menerima keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa DR H Nur Alam, SE, MSi. Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut dan secara relatif.

Kepada majelis hakim dimohon pula supaya menyatakan batal dan tidak dapat ditrrina surat dakwaan jaksa penuntut umum No.DAK-74/24/11/2017 Tanggal 10 November 2017.

Memutuskan menyatakan membebaskan terdakwa DR H Nur Alam SE, MSi dari rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Guntur.

Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum .untuk mengembikan seluruh barang yang disita dan mencabut seluruh pemblokiran terhadap asset milik terdakwa atau pihak lain yang berkaitan perkara ini.

Memulihkan hak harkat dan martabat terdakwa DR H Nur Alam, SE, MSi dan membebankan biaya perkara pada negAra.

Sidang ditunda hakim ketua selama seminggu untuk dilanjutkan lagi mendengar replik jaksa penuntut umum.

*Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *