BERUBAHNYA PASAL SURAT DAKWAAN JPU TERHADAP CHRISTOFORUS BIKIN PENASIHAT HUKUM JENGKEL

Jakarta, Kompas Rakyat,

Dua pengacara senior, Iwayan Sudirta SH dan DR H Teguh Samudera SH, MH, secara lisan memohon kepada Ketua majelis hakim, Kartim Chaeruddin SH, MH supaya menghentikan sidang perkara terdakwa Cristoforus Ricard.

Alasan pengacara Iwayan Sudirta memohon supaya dihentikan persidangan ini karena sidang perdata tengah berjalan. Begitu juga sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P TUN) yang dari peradilan pertama sampai Mahkamah Agung memenangkan kliennya.

Dalam.perkara pidana yang tengah dihadapi terdakwa Laporan Polisi yang aslinya tidak ada dalam berkas. “Ini perkara pertama yang saya temukan tidak ada laporan polisi aslinya dalam berkas,” kata Sudirta dalam.sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (28/11).

Dan anehnya lagi, tambah pengacara yang sangat senior ini. awalnya terdakwa dilaporkan dengan Pasal 266 KUHP tapi dalam surat dakwaan terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 263 KUHP.

Berdasarkan alasan dan kejanggalan yang dikemukakan tersebut Iwayan Sudirta memohon kepada hakim menghentikan persidangan sekaligus menangguhkan penahanan diri terdakwa.

Menjawab permintaan pengacara tersebut hakim ketua majelis Kartim menyatakan akan bermusyawarah dengan hakim anggotanya. “Hari ini majelis bersidang tidak lengkap karena salah satu hakim anggota kami pinjam. “Nanti akan saya musyawarahkan dengan hakim anggota apabila sudah lengkap,” katanya.

Sementara menjawab konfirmasi jaksa A Rauf SH yang datang ke persidangangan mewakili Jaksa Sigit Henradi SH, bukan pihaknya yang mengubah pasal dakwaan dari Pasal 266 KUHP menjadi Pasal 263 KUHP.

“Yang merubah pasalnya dari penyidik. Memang dalam Laporan Polisi terhadap terdakwa ada pasal 266 KUHP ada juga Pasal 263 KUHP,” kata jaksa Rauf.

Sementara sidang perkara Cristoforus tersebut tidak dapat dilanjutkan, Selasa kemarin (28/11) karena 6 orang saksi pegawai BPN Bali yang sudah dipanggil jaksa tidak bisa berangkat ke Jakarta karena bencana erupsi gunung Agung, Bali, hingga Bandara Ngurah Ray, Bali, ditutup dua hari.

“Jadi kita tunda sidang ini sampai hari Kamis (30/11),” kata ketua majelis, setelah mendengar laporan jaksa tentang ketidak hadiran 6 saksi.

Terdakwa Christoforus Ricard alias Christoforus Riacard Massa yang biasa disapa Ricard itu didakwa melakukan pemalsuan sebagaiman pada Pasal 263 KUHPidana.

Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum Sigit Henradi terdakwa Christoforus warga Jalan Wolter Monginsidi No.9 Rt 005 / 002, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, atas nama Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 30 September 2013 masih menguasai fisik tanah dengan Hak Guna Bangunan No.72 seluas 71.700 M2 dan Sertipikat HGB No.74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Surat pernyataan tertanggal 30 September 2013 itu berdasarkan putasan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara nomor : 3289/Pdt.G/2010, tanggal 21 April 2011.

Ternyata surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, putusan MA bukan demikian bunyinya, hanya menyatakan membatalkan Putusan PN Cibinong atas perkara Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005. Sehingga isi surat tersebut memberi izin kepada Ernes Ibrahim Palendam selaku Dirut PT Mutiara Sulawesi untuk mengurus pembuatan akta jual beli.

Diungkapkan jaksa, juga dimana surat pernyataan dari terdakwa tertanggal 30 September 2013 itu merupakan bukti untuk dipakai ke BPN Badung Bali, guna membatalkan SHGB No.72 atas nama PT Mutiara Sulawesi yang telah dijual kepada PT Knight Brigde Luxury Development, melalui akta jual beli No.46 tanggal 12 Agustus 2011.

Pembatalan SHGB No.72 dan Nomor 74 atas nama PT Mutiara Sulawesi merugikan perusahaan tersebut juga PT Knights Brigde Luxury Developmen dan juga saksi korban Karna Brata Lesmana Astria.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *