PRAPID NO.121 PN JAKSEL PERIKSA EMPAT SAKSI FAKTA DAN DUA SAKSI AHLI

Jakarta, Kompas Rakyat,

Dua saksi ahli dan tiga saksi fakta diperiksa hakim tunggal Djoko Indiarto, ketika menyidangkan Gugatan Praperadilan (Prapid), pengacara Iming M Tesalonika terhadap Polda Metro Jaya yang berlangsung di ruangan sidang Prof Mr R Wirjpno Projodikoro pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Iming M Tesalonika, melalui pengacaranya Paustinus Siburian mempraperadilankan Polda Metro Jaya dalam Perkara Prapid Nomor: 121/Prapid/2017/PN.JKT.SEL, tertanggal 18 November 2017.

Kuasa hukum termohon Prapid, Polda Metro Jaya yang hadir dalam sidang, Kompol Dewoto, AKBP Nova Irone Surenti dan Bripka Budi Setiawan.

Mengawali persidangan Prapid ini, Jumat lalu (24/11) sidang disepakati Pemohon dan Termohon Prapid memeriksa bukti bukti yang diajukan ke persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa saksi saksi.

Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, MH dalam kesaksiannya mengatakan bahwa ia mengetahui Laporan Polisi Nomor (LP) Nomor: 2166. Yang lapor adalah Iming sedang terlapornya dalam Laporan Polisi tersebut Miko Suharianto dan saksi Hartono Tanuwidjaja sendiri.

Latar belakang LP 2166 tersebut menurut saksi adalah perkara Perdata No.477 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat pertama adalah Warga Negara RRC bernama Wang Fen (istri) Low Kim Kuan atau Raymond Low (Warga Negara SIngapura) dan Penggugat kedua Iming M Tesalonika. Yang disengketakan menyangkut sebuah rumah di Perumahan Bukit Golf Mediteriana, Pantai Kapuk, Jakarta Utara. Gugatan Iming tersebut ditolak seluruhnya, mulai dari pengadilan Negeri, banding sampai Mahkamah Agung.

Selagi proses perkara No.477 berlangsung, Iming melaporkan Hartono ke Dewan Kehormatan Peradi terkait kode etik advokat Peradi. Tapi laporan tersebut tidak terbukti.

Menjawab pertanyaan AKBP Nova Irone Surenti, pengacara Hartono membenarkan pernah menggunakan akta otentik tentang pengakuan hutang No.15 Tertanggal 17 Nov 2006 dalam perkara No.447. Namun sepengetahuan saksi Iming bukan salah satu pihak dalam akta No.15 tersebut.

Tentang LP No.2166 saksi ketahui bahwa Iming buat LP terhadap terlapor Miko Suharianto dan Hartono Tanuwidjaja dengan tuduhan Pasal 266 KUHP sebab Iming mengirimkan bukti LP 2166 tersebut ke kliennya Miko Suharianto.

Tempat kejadian atau tempus delichti (waktu kejadian) disebut dua. Pertama tanggal 17 November 2006 adalah tanggal dibuat dan ditandatangani Akta No.15 oleh Raymond Low, Wee Bee Soong dan Miko Suharianto. Pelapor Iming dan Terlapor tidak ada dan tidak terlibat pada peristiwa perdata tersebut dan tanggal 14 Agustus 2013 (sebenarnya tanggal 15 Agustus 2013) sebab pada tanggal tersebut diputus perkara Perdata No.477/PDT.G/2012/PN Jkt. Ut. Tempat kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tapi tidak ada peristiwa pidana yang ditegaskan oleh hakim PN Jakut Pada tanggal tersebut.

Tentang Akta No.15, dibuat dan ditandatangani oleh Low Kim Luen alias Raymond Low dan Wee Bee Siong (Pihak Pertama) dan Miko Suharianto (Pihak Kedua) dihadapan Notaris Drs Wiranto Suwondo SH. Tapi pelapor Iming dan Terlapor Hartono Tanuwidjaja tidak ikut dan tidak tahu apakah pihak pihak didalam Akta tersebut tandatangani sendiri sendiri atau bersamaan di kantor atau di luar kantor Notaris tersebut.

Sedangkan isi Akta itu adalah pengakuan pihak Pertama untuk mengganti kerugian PT SMI kepada Miko Suharianto sebesar Rp 8 Miliar. Sebelum Raymond Low menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 17 November 2006 ternyata Raymond pernah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang intinya persis sama pada tanggal 26 September 2006 secara di bawah tangan.

Pemohon Prapid Iming menyerahkan bukti Akta penegasan dan pencabutan Akta No.15 dengan No.22 dimana salah satu isi paragraph mengatakan Raymond Low pernah menandatangani nota pengakuan utang No.15 tanggal 17 November 2006 dan baru hendak dibatalkan sepihak oleh Low Kim Lown tersebut pada bulan September 2015.

“Jadi karena Low Kun Luen alias Raymond Low sendiri sudah tegas tegas mengakui bahwa dirinya pernah membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.15 maka sejatinya tidak ada keterangan yang tidak benar atau yang dipalsukan dalam Akta Notaris tersebut,” tambah Hartono kepada wartawan.

Menurutnya, logika keliru dari Iming, Akta No.15 tanggal 17 November 2006 (peristiwa perdata) dibandingkan dengan Putusan pidana Mahkamah Agung No. 1372 K/PID/2009 peristiwa pidana Raymond Low terbebas dari perkara pidana penggelapan Pasal 374 KUHP tapi hutang perdata sebesar Rp 8 Miliar tidak serta merta hapus sebab putusan bebas Raymond Low tidak menyebutkan utang Rp 8 Miliar dinyatakan dihapus.

Dalam perkara Prapid ini telah diperiksa tiga saksi fakta dari Pemohon Prapid masing masing saksi Kho Budi, Tonny Pasaribu SH dan Tri Adhyaksa SH. Seorang lagi saksi ahli DR Eva Cahyani Ulfa. Namun tiga saksi fakta yang bersaksi mengaku tidak tahu tentang Akta No.15.

Sementara dar Termohon Prapid saksi fakta Hartono Tanuwidjaja dan saksi ahli DR Muhammad Hatta SH, MAn.

Selama berjalan sidang Pemohon Prapid Iming tampak kurang beretika dan mengjormati jalannya sidang. Iming terlihat memoto lawan sidangnya lalu ke pengunjung sidang dan cengar cengir kepada wartawan yang meliput. Dia juga menjawab sendiri pertanyaan kuasa Polda Metro Jaya ke Hartono Tanuwidjaja hingga ditegur hakim karena tidak mengerti etika sidang

Dibagian lain keterangan Hartono, disebutkan bahwa Iming pernah juga melaporkannya ke Dewan Kehormatan Peradi terkait kode etik tapi laporannya tidak terbukti bahwa Hartono melakukan pelanggaran kode etik. “Tidak ada pelanggaran profesi yang saya lakukan terkait perkara tersebut,” kata Hartono.

Mendengar jawaban itu, langsung di-cut Iming. Katanya, keberatan karena pertanyaan kuasa Termohon, menyangkut pendapat.

Namun hakim peringatkan Iming jangan spontan jawab. “Anda seorang advokat beri jawaban dengan slow aja. Maklum kalau saksi ditanya begitu,” pinta hakim.

Sedang menurut kesaksian Ahli Mochammad Hatta, Penyidik dapat saja menerbitkan SP-3 dalam sebuah perkara pidana kalau penyidik tidak menemukan dua alat bukti permulaan.

“Penyidik bisa menghentikan dalam proses penyidikan. Misal jika tidak menemukan dua alat bukti, kasus sudah kadaluarsa. nebis idem dan akasan lain sebagainya.”

Ditanya ke saksi Ahli, apakah bisa diproses pengaduan kalau tidak ada kaitannya dengan pemohon dan pemohon tidak ada kerugiannya? Menurut saksi, jikalau tidak ada kepentingan tidak bisa upaya hukum.

Namun apabila seseorang keberatan terhadap penerbitan SP-3 tersebut dapat dikomplain ke Pengawas penyidik seperti Propam dan institusi lainnya.

Dikatakan Ahli bahwa Undang undang belum mengatur tentang batas waktu atau limid penyidikan sebuah perkara di Indonesia. Karenanya tidak ada istilah kadaluarsa.

Tegasnya menurut Hatta yang dikenal mantan hakim dan dosen di beberapa universitas tersebut, apabila penyidik sudah menempuh seluruh prosedur dan nemukan dua alat bukti permulaan maka proses penyidikan diteruskan. Sebaliknya apabila dalm penyelidikan tidak bisa menemukan minimum dua alat bukti permulaan maka itu penyidikan dapat dihentikan atau dijawab dengan SP-3.

Dikatakan pula oleh ahli ini bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut perdata atau dipidana dalam menjalankan profesi dengan baik membela kepentingan klien dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hal ini ditegaskan oleh putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No.26/PUU-XI/2013 mengenai Pasal 16 UU Advokat No.18 Tahun 2003.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *