MANTAN WALIKOTA JAKARTA BARAT DITUNTUT 6 TAHUN PENJARA

Jakarta, Kompas Rakyat,

Secara tak terduga mantan Walikota Jakarta Barat H. Fatahillah SH MH dituntut hukuman  6 tahun penjara potong selama dalam tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman.

Selain itu  terdakwa  Fatahillah diwajibkan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pada requisitornya, JPU mengatakan,  terdakwa secara sah dan meyakinkan  terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara  Rp 4,8 miliar, katanya  di Pengadilan Tipikor Jakarta,  Rabu (1/11).

Faktor yang memberatkan bagi terdakwa karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan antara lain terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Sidang yang diketuai majelis  hakim Sahlan SH tersebut ditunda satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa ataupun penasehat  hukumnya menyusun pembelaan/pledoi. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi pengacara  Sulaiman Hadjarati SH, Fahmi SH dan MF Gunawan SH.

Seperti tersebut dalam dakwan  Jaksa Salman SH,  pada tahun 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Walikota Jakarta Barat  pada  Suku Dinas Tata Air Pekerjaan Umum (Sudin PU ) mendapat  anggaran Rp  92 miliar lebih.

Dengan adanya program Refungsionalisasi sungai dan kali dan  penerbitan bangunan liar di wilayah kota Administrasif Jakarta Barat, maka dana yang ada dicairkan sebesar Rp 4,8 miliar pada tanggal 15  November  2013,  setelah adanya Surat Perintah Tugas  (SPT) yang ditandatangani Walikota Jakarta Barat ketika itu H Fatahillah.

Berdasarkan ketentuan yang ada, dana itu hanya dicairkan 50% saja, yaitu Rp 2,4 miliar,  dan sisanya dicairkan kemudian. Ini semua setelah adanya perintah dari terdakwa H Fatahilah,  Drs Asril Marzuki (disidang terpisah) dan Ir.Pamuji.

Namun dalam perjalanannya uang tersebut hanya dibuat   bancakan saja oleh puluhan pejabat di kota tersebut, mulai dari Wilikota-nya sampai Satpol PP dan LSM ikut kebagian uang rakyat itu,  antara  Rp 600 juta dan Rp 20 juta.

Adapun bagian mereka antara lain

Walikota   Rp 600 juta, para Camat (8 camat) @Rp 80 juta =Rp 640 juta,

Satpol PP   =Rp 500 juta, Wakil Walikota Rp 50 juta, Sesko Rp 50 juta, Aspem Rp 150 juta, Kabag Pemkot  Rp 100 juta, Kabag Keuangan Rp 50 juta, Staf Perkot Rp 50 juta, LSM Rp 20 juta.

Perbuatan terdakwa ini merupakan perbuatan korupsi yang merugikan  negara dan keuangan negara seperti yang diatur dalam UU Tipikor NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001. *Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *