IMING BENARKAN SURATI KOMPOLNAS KOMPLAIN KINERJA PENYIDIK

Jakarta, Kompas Rakyat,

Pengaduan Iming M Tesalonika .SH, MM MCL  ke  Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) secara tertulis terkait kritiknya terhadap kinerja penyidik Polri dalam menangani perkara dibenarkan. “O iya dong. Kompolnas itu kan lembaga resmi. Ya kita kirim surat komplain tentang kinerja penyidik. Kita komplain dan sekaligus memberi usulan terhadap Polri supaya membuat regulasi prosedur yang lebih baik,” katanya saat dikonfirmasi kebenaran suratnya ke Kompolnas, beberapa waktu lalu.

Tujuan  Iming menyurati Kompolnas, katanya, tak lain  supaya semua urusan dan pembinaan terhadap penyidik lebih baik ke depan.

Menurut Iming, dalam banyak hal sebenarnya penyidik kita sudah pintar pintar. Tapi karena ada dalam hal itu  diskresi diskresi atau ada yang dibalik itu, menjadikan penyidik kurang profesional.

Soalnya menurut Iming, dalam praktik kinerja penyidik terlihat dan terkesan terkadang penanganan perkara lambat atau mempercepat perkara tergantung amunisinya.

“Kita semua sudah paham. Begitu perkara tidak ada amunisinya lambatlah perkara itu,” kata Iming, usai bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  saat dikonfirmasi tentang suratnya.

Anda singgung dalam surat itu diskresi? tanya wartawan.  “Iya tapi engga secara spesifik menyebut perkara apa.  Secara umum saja,” kata Iming, dengan nada serius.

Seperti diberitakan, berdasarkan surat bernomor 107/LRT-TNP/IX/17, tertanggal 12 September 2017, Iming menyurati Kompolnas. Surat tersebut kemudian diteruskan Kompolnas ke Polda Metro Jaya (PMJ). Tapi hingga kini PMJ belum membalas surat tersebut.

Sebelumnya Iming telah berkirim surat  ke Kompolnas. Surat tersebut bernomor 092/LRT-TNP/VIII/17 tertanggal 22 Agustus 2017 yang isinya perihal permohonan transparansi penanganan perkara pidana. Dan suratnya ini telah mendapat respon yang baik dari instansi tersebut. Karena Kompolnas telah menyurati PMJ pada  tanggal 31 Agustus 2017. Atas respon Kompolnas itu Iming berterima kasih.

Namun Iming menyatakan kecewa karena surat suratnya yang dikirim ke PMJ dan Kabid Humas PMJ  tidak mendapat respon. Surat surat Iming malah dijadikan bahan untuk menerbitkan Surat Ketetapan  PMJ No. S.Tap/430/VIII/2017/Ditreskrimum (SP-3) tanggal 28 Agustus 2017 terhadap laporan polisi No. LP/2166/VI/2014/PMJ/Dit Testimoni tanggal 11 Juni 2014. Dalam LP tersebut Iming sebagai pelapor  dan Hartono Tanuwidjaja serta Miko Suharianto sebagai Terlapor.

Dengan terbitnya SP-3 tersebut diasumsikan Iming bahwa PMJ selaku penyidik enggan dikritik. Padahal banyak hal yang belum dilakukan untuk membuat terang perkara.

Pada surat itu Iming menceritrtakan  tentang kejanggalan kejanggalan penanganan perkara yang dilaporkannya pada 11 Juni tahun 2014 baru dibuat SPDP (Surat Pembbeitahuan Dimulainya Penyidikan) No.B/2017/VIII/3017/Ditreskrimum tangggal 24 Agustus 2017. Kemudian PMJ menerbitkan Surat Ketetapan PMJ No. S. Tap/430/VIII/2017 Ditreskrimum (SP-3) tanggal 28 Agustus 2017.

Hal tersebut menurut Iming adalah kejanggalan yang masif dalam proses penanganan perkara. “Bagaimana bisa laporan polisi yang saya buat 3 tahun kalau dihentikan setelah saya mengirimkan dua surat  kepada Kabid Humas PMJ,” tanya Iming.

“Saya  menduga,” kata Iming, “SP-3 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut merupakan bentuk diskresi penyidik PMJ adalah diskresi yang sudah dikonversi menjadi rupiah mengingat selama ini banyak diskresi diskresi yang dibuat penyidik telah dikonversi menjadi rupiah,” sindir Iming tegas dalam suratnya.

Selanjutnya Iming mengungkapkan ada oknum penyidik PMJ tertentu (secara tidak kelihatan dan diam diam), berusaha melepaskan Terlapor dari jerat hukum karena dia telah nyata nyata dengan sengaja memakai akta sesat di pengadilan yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor (Iming) sekaligus melecekan lembaga peradilan. *Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *