MAJELIS HAKIM JAKARTA PUSAT DINILAI SESAT DAN PAKAI KACAMATA KUDA DALAM MEMVONIS

Jakarta, Kompas Rakyat,

Satu lagi vonis kontroversial terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), dalam perkara Ir Wahyudin Akbar mantan Sekretaris Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation).

Wahyudin Akbar yang semula dituntut tujuh tahun penjara, lalu divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai DR Emilia Djaja Subagia SH MH.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 800 juta subsidair enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 2 Miliar. Dengan ketetapan apabila perkara ini sudah berkekuatan hukum pasti maka satu bulan berikut isi putusan dapat dieksekusi.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan dilelang. Begitupun jika bayarannya masih kurang dari Rp 2 Miliar maka hukumannya (Wahyudin) ditambah 2 tahun penjara.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, pengacara terdakwa Erman Umar SH, MH menyatakan putusan majelis ‘sesat’ dan ‘pakai kaca mata kuda.’ “Majelis hakim tersesat dan pakai kacamata Kuda dalam menjatuhkan hukuman kepada mantan Sekretaris Yayasan Petamina Fondation,” kata pengacara senior ini, seusai sidang pembacaan vonis, Kamis sore (26/10).

“Hakim dalam menghukum klien kami Wahyudin Akbar tersesat, karena tidak memperhatikan bahwa masalah ini terjadi di tubuh yayasan, yaitu Yayasan Pertamina Fondation (PF). Seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang (UU) Yayasan , dimana yang berwenang melakukan pemeriksan awal terhadap kasus ini adalah Kejaksaan, bukan Bareskrim. Kejaksaa menurut UU Yayasan, yang mewakili kepentingan Umum, tapi nyatanya tidakl di
pertimbangkan/ dipersoalkan.

Dan Juga hakim dalam menghukum klien kami ini mengunakan “Kacamatan Kuda”. Artinya, hakim hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), tapi tidak mau mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang, khususnya para saksi yang meringankan terdakwa serta hal hal lain . Terhadap putusan ini kami menyatakan pikir-kikir untuk menggunakan upaya hukum,” kata Erman Umar.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan JPU. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi demikian pula terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya. Hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum serta sopan dalam persidangan.

Sedang sejumlah barang bukti milik terdakwa yang disita antara lain; 3 buah apartemen di Bandung dan 2 mobil, serta uang miliknya dalam.rekening bank Rp 800 juta dan cash Rp 500 juta tetap disita. “Padahal, diantara sejumlah barang bukti tersebut termasuk uang, didapat oleh terdakwa secara sah. Ini sangat disayangkan dan tidak adil,” kata Erman..

Terdakwa Wahyudin didili lantaran didakwa melakukan tindak pidana korupsi di yayasan Pertamina Fondation (PF) dalam program Gerakan Menabung Pohon (GMP) 100 juta pohon di 28 provinsi Indonesia.

Program menabung seratus juta pohon ini berhasil mensejahterakan para petani yang ikut dalam program tersebut. Dengan “gerakan sahabat bumi” ini pihak PT. Pertamina (persero) juga diuntungkan dari segi citra yang baik dan sejumlah penghargaan dari dalam dan luar negeri. Sayang program yang sangat bermanfaat di kalangan masyarakat ini dihentikan lantaran adanya tuduhan korupsi yang sebenarnya telah dibantah habis dalam persidangan.

*Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *