KUASA PT PERTAMINA DAN BPN JAKBAR BELUM HADIRI SIDANG GUGATAN ABDUL HABIB BIN SALIM CS

Jakarta, Kompas Rakyat,
Perkara gugatan Habib Bin Salim Cs belum berjalan mulus gara gara pada sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/10), belum hadir kuasa Tergugat PT Pertamina dan Tergugat BPN Jakarta Barat.

Kuasa hukum Penggugat Habib, pengacara DR Gelora Tarigan, SH, MH bahkan sempat menyarankan kepada hakim Sutanto SH, MH yang memimpin sidang mediasi agar memanggil paksa atau meninggalkan Tergugat tergugat yang tidak hadir itu.

Namun dalam menjawab usulan kuasa Penggugat, hakim pimpinan sidang minta waktu kepada para pihak agar bersabar. Alasannya, pengadilan belum tahu pasti apakah relas pemanggilan sidang sudah sampai atau belum pada Tergugat itu. “Baiknya kita panggil sekali lagi baru kita mengambil sikap. Sidang kita tunda sebulan, agar surat panggilan dipastikan telah sampai pada Tergugat tergugat,” kata hakim.

Penggugat Habib Bin Salim Cs melalui DR Gelora Tarigan SH, MH mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH), terhadap Sri Herawati Arifin, PT Pertamina, dan Kepala Kantor (Kakan) BPN Jakarta Barat (Jakbar) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 414 Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pdt.

Menurut Gelora Tarigan dalam gugatannya, ahli waris dari almarhum Salim Abdul Azis melakukan gugatan ke tiga pihak sekaligus karena lemahnya kepastian hukum di bidang Pertanahan.

Abdul Habib Bin Salim, menurut Gelora Tarigan adalah ahli waris dari almarhum Salim Abdul Azis. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan hak Erpaht Verponding No.10 yang lokasinya di Jl. Peternakan II Kapuk Pulo, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkreng, Jakarta Barat, seluas 291.300 m2 dengan Surat Ukur No. 571 tanggal 19 Desember 1916 sesuai dengan Surat Tanah No. 71 tanggal 2 Februari 1849 dengan batas batas sebelah Utara Jl Raya Kapuk II, sebelah Selatan Kali Aliran, sebelah Timur Jl Mangga Ubi dan sebelah Barat Jl Raya Kapuk Pulo.

Sekitar tahun 2013, tambah Gelora, Tergugat I, Sri Herawati Arifin telah memagari lokasi tanah peninggalan harta benda Almarhum Salim Abdul Azis tanpa seizin ahli warisnya yaitu para Penggugat, dengan pagar kawat duri dan batako. Akibatnya para Penggugat tidak bisa menyewakan kepada orang lain terhitung sejak 2013-2017.

Akibat pemagaran itu menimbulkan kerugian materiil. Sebab tanah seluas 29 Ha lebih tersebut tidak dapat disewakan pada orang lain selama 4 tahun. Padahal sewa tanah tersebut mencapai Rp 1 Miliar per tahun, tutur Gelora dalam gugatannya.

Selain itu, kerugian lain para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Salim Abdul Azis, tidak bisa mengurus sertifikat harta warisan berupa sebidang tanah dengan hak Erfpacht Verponding No.10 pada alamat di atas ke BPN.

Sebab menurut BPN, di tanah tersebut ada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) HM 2399/Kapuk milik PT Pertamina (Tergugat II). Padahal SHGB No. 2399/Kapuk atas nama PT Pertamina tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.132/Pdt/G/1997/PN.JKT.BAR tertanggal 19 Januari 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/PDT/1998/PTDKI tertanggal 11 Agustus 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.96 K/PDT/2000 tertanggal 28 September 2093 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 179 PK/Pdt/2005 tertanggal 18 Oktober 2006, tetapi belum dicabut oleh Kepala Kantor BPN Jakarta Barat (Tergugat VI).

*Dolat Munthe

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *