PPDB 2017 AJANG PEMBODOHAN SISWA

Kab.Bandung\Kompas Rakyat. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 adalah bentuk kegagalan program Menteri Pendidikan dasar dan menengah, dikarenakan dalam PPDB 2017 kemarin banyak terjadi kericuhan kericuhan dan kegaduhan ditiap tiap sekolah, tak luput dari pantauan Kompas Rakyat salah satu kabupaten di provinsi jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, dalam PPDB dirasakan gaduh dan dianggap kebodohan publik.

Dianggapnya kebodohan publik karena pemerintah yaitu menteri pendidikan dasar dan menengah tidak mengkaji terlebih dahulu, karena adanya sistem pendaftaran online dan sistem Zonasi merupakan satu program gagal kementerian pendidikan. Salah satunya adalah banyaknya siswa yang tergolong pintar tidak masuk kesekolah negeri,karena selain jarak sekolah yang jauh, juga banyaknya pendaftar yang menggunakan jalur prestasi dan jalur akademis (NEM)sedangkan untuk kedua jalur pendaftaran tersebut hanya dipatok 10 persen saja, sedangkan jalur Zonasi dipatok 80persen,hal ini jelas adanya pembodohan publik yang cukup signifikan, pasalnya siswa yang hanya mempunyai nilai NEM kecil asalkan rumah berdekatan dengan sekolah Negeri pasti akan diterima oleh sekolah negeri, sedangkan bagi anak pintar yang mempunyai jumlah NEM besar seolah olah tersingkirkan dari sekolah negeri, maka terjadilah kegaduhan dan pembodohan siswa ditiap daerah.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengamat pendidikan Atep,dia berpendapat bahwa PPDB tahun 2017, adalah bentuk kegagalan sistem pendidikan dan bukti nyata pembodohan terhadap anak,”Buktinya warga kabupaten Bandung yang nilai ujiannya cukup besar dan layak diterima di SMP negeri atau di SMA negeri, ternyata mereka tidak diterima dan menimbulkan prustasi yang cukup berat, tapi bagi mereka (siswa) yang rumahnya berdekatan dan terkena radius Zonasi akan dengan mudah melenggang masuk ke sekolah sekolah negeri walaupun nilai ujian mereka jaduh diatas layak.
Inilah bukti dari kegagalan sistem PPDB sekarang ini, disinilah adanya pembodohan terhadap siswa dan adanya pelanggaran HAM perhadap siswa yang rumahnya Jauh dari sekolah negeri,”ungkap Atep.

*Asep setiawan

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *