MANTAN WALIKOTA JAKARTA BARAT DIVONIS 4 TAHUN

Jakarta, Kompas Rakyat,

Majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Sahlan Effendy SH, MH, ahirnya memvonis Mantan Walikota Jakarta Barat H Fatahillah SH, MM, MH 4 tahun penjara potong tahanan dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

H Fatahillah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, kata majelis hakim dalam putusannya yang dibacakan secara bergantian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/11).

Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya dan merugikan keuangan negara Rp 4,8 miliar. Dan dari nilai tersebut terdakwa menerima Rp 600 juta.

“Seharusnya terdakwa tidak menerima uang Rp 600 juta yang berasal dari program swakelola refungsionalisasi kali dan sungai serta pembersihan bangunan liar yang ada di 8 Kecamatan wilayah Jakarta Barat. Dan sebaliknya terdakwa seharusnya mencegah terjadinya korupsi yang berkaitan dengan dana swakelola tersebut, dimana dana swakelola tersebut di korupsi oleh terdakwa dan sejumlah orang yang merupakan anak buah terdakwa,” tambah hakim.

Perbuatan yang memberatkan terdakwa disebut, perbutannya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan faktor meringankan terdakwa antara lain belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan. Dan hakim menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Terhadap putusan ini baik terdakwa maupun Jaksa menyatakan pikir pikir. Demikian pula tim penasihat hukum terdakwa yang terdiri dari DR Fachmi SH, MH, Sulaiman Hadjarati SH, MH, dan MF Gunawan SH.

Hukuman bagi terdakwa ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa Salman SH yang sebelumnya mengajikan tuntutan 6 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 6 kurungan.

Jaksa Salman SH, mendakwa H Fatahillah korupsi pada tahun 2013 terkait Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Walikota Jakarta Barat pada Suku Dinas Tata Air Pekerjaan Umum (Sudin PU ) mendapat anggaran Rp 92 miliar lebih.

Dengan adanya program Refungsionalisasi sungai dan kali dan penerbitan bangunan liar di wilayah kota Administrasif Jakarta Barat, maka dana yang ada dicairkan sebesar Rp 4,8 miliar pada tanggal 15 November 2013, setelah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani Walikota Jakarta Barat,H Fatahillah.

Berdasarkan ketentuan yang ada, dana itu hanya dicairkan 50% saja, yaitu Rp 2,4 miliar dan sisanya dicairkan kemudian. Ini semua setelah adanya perintah dari terdakwa H Fatahilah, Drs Asril Marzuki (disidang terpisah) dan Ir.Pamuji.

Tapi uang negara tersebut dibuat bancakan rame-rame. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dan dari uang kharam itu ada yang kebagian mulai dari Rp 20 sampai Rp 600 juta. Camat di wilayah tersebut yang jumlahnya 8, masing masing kebagian Rp 80 juta sampai 150 juta, termasuk Kepala Satpol PP, kebagian Rp 500 juta.

Sejauh ini sebagian besar tersangka korupsi terkait kasus H Fatahillah trrsebut belum diproses penyidik Kejaksaan Agung untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor.

*Dolat Munthe

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *